RADARBANDUNG.id, BANDUNG BARAT – Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat mendapat penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari pemerintah pusat atas capaian UHC karena memastikan lebih dari 95% penduduk Bandung Barat menjadi Peserta JKN dan juga berkomitmen penuh mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Penyerahan penghargaan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan berlangsung di Jakarta oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Kamis (08/08/2024).
Dalam kegiatan UHC Award tersebut terdapat 33 Provinsi dan 460 Kabupaten/Kota yang telah memenuhi UHC atau kepesertaan lebih dari 95 persen penduduk sampai 1 Agustus 2024. Mereka telah mendaftarkan penduduknya dalam segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda pada program JKN.
Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) Ma’ruf Amin memberikan apresiasi atas capaian jajaran pemerintah daerah tersebut. Wapres mengatakan bahwa Program JKN telah menjadi tonggak dalam layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Adanya Program JKN tersebut menurutnya membawa dampak positif dan meningkatkan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya Pemda mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai program prioritas nasional dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah dengan JKN serta meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Target RPJMN pemerintah dalam hal UHC yang ditargetkan pada 2024 setidaknya 98 persen dari total populasi penduduk Indonesia menjadi Peserta JKN telah tercapai. Ke depan tentu tantangan akan selalu ada, utamanya agar seluruh penduduk 100% menjadi Peserta JKN dan pelayanan Kesehatan yang berkualitas tetap terjaga,” kata Ma’ruf dalam sambutannya pada acara UHC Award tersebut.
Pj. Bupati Bandung Barat Ade Zakir yang hadir dan menerima langsung penghargaan tersebut yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy. Ade menyatakan, penghargaan yang didapat kali ini merupakan sebuah proses yang panjang dan menjadi bukti bahwa APBD Bandung Barat sangat mengutamakan kebutuhan rakyat khususnya di bidang kesehatan.
“Hingga Agustus 2024, jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Bandung Barat mencapai 1.821.759 jiwa atau mencapai 98,63 persen warga Bandung Barat sudah tercover JKN,” ujarnya.
Menurut Ade, pendanaan dari APBD Bandung Barat memungkinkan pihaknya membiayai warga kurang mampu untuk berobat di fasilitas kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Cabang Cimahi.
“Maka warga kurang mampu hanya perlu SKTM dan KK sudah bisa dicover pengobatannya di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan akan ditanggung iurannya setiap bulan oleh Pemda Bandung Barat dan pilihan fasilitas kesehatannya pun sudah banyak. Namun, penghargaan capaian UHC di kategori pratama ini sangat berkesan dan wajib kita pertahankan di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.
Dirinya menyatakan, penghargaan tersebut patut disyukuri. Pihaknya juga tak lupa berterima kasih kepada DPRD Bandung Barat yang mendukung upaya pembiayaan daerah untuk terlaksananya program UHC di Bandung Barat.
“Terima kasih juga kepada DPRD Bandung Barat karena memiliki persepsi yang sama dan seirama dengan pemerintah daerah dalam menunjukkan keberpihakan anggaran yang pro rakyat khususnya di bidang kesehatan,” tuturnya
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cimahi, Cecep Heri Suhendar menyampaikan bahwa jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai Peserta JKN di Bandung Barat dapat terus bertambah sesuai jumlah peserta terdaftar. Lewat capaian ini, bersama Pemerintah Daerah Bandung Barat Cecep berharap agar pemerataan kesejahteraan khususnya di bidang jaminan kesehatan semakin meningkat dan dapat dirasakan nyata oleh seluruh masyarakat.
“Kami mengapresiasi dan berterimakasih atas langkah konsisten Pemerintah Daerah Bandung Barat khususnya Bapak Pj Bupati Bandung Barat dalam memberikan dukungan secara berkelanjutan terhadap implementasi program jaminan kesehatan di Indonesia, khususnya di Bandung Barat. Apa yang telah diraih saat ini merupakan buah kerja keras seluruh pihak sehingga UHC Bandung Barat dapat terwujud di tahun 2024. Ke depan kami akan selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Hal tersebut penting untuk tetap menjaga komitmen para pihak dan tetap mempertahankan UHC di Bandung Barat ini,” ujar Cecep. (*)
