RADARBANDUNG.ID, KOTA SEMARANG- Meskipun menyumbang Rp600 triliun atau menjadi kontributor terbesar produk domestik regional bruto (PDRB) Jawa Barat, namun sektor pertanian masih menghadapi sejumlah tantangan serius.
Tantangan tersebut seputar kesenjangan ekonomi dan tingkat kesejahteraan petani dan buruh tani dengan kelompok masyarakat lainnya di luar pertanian di Jawa Barat.
Demikian salah satunya dikatakan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman saat Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPID) – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Jawa di Hotel Tentrem, Kota Semarang, Rabu 14 Agustus 2024.
Baca Juga :PILKADA BANDUNG BARAT, Pasangan Perseorangan Sundaya – Aa Maulana Dinyatakan Lolos Verifikasi
Herman mengakui indeks gini ratio Jabar mencapai 0,425 salah satu yang tertinggi di Indonesia, mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup signifikan.
“Kami menghadapi persoalan yang sangat krusial, indeks gini Jabar termasuk yang tertinggi di Indonesia. Artinya, kita harus mencari solusi agar yang mampu tidak semakin mampu sementara yang kurang mampu tidak semakin terpuruk,” ujar Herman Suryatman.
Tantangan lain, bagaimana mencegah kelompok petani terpapar pinjaman online (pinjol) dengan bunga mencekik yang memberatkan beban hidup petani maupun buruh tani.
Herman mengungkap, statistik menunjukkan jumlah outstanding loan pinjol di Jabar, baik legal maupun ilegal, mencapai hampir Rp16,5 triliun dengan sekitar 535.000 petani terpapar.
Tren saat ini ternyata perani mengandalkan pinjol untuk memenuhi kehidupan sehari – hari terutama sebelum masa panen.
“Ini adalah situasi yang sangat memprihatinkan,” ungkapnya.
Baca Juga :bank bjb Luncurkan Kredit Digital bjb KGB Pisan untuk ASN: Solusi Praktis dan Inovatif
Untuk menjawab tantangan tersebut, Herman berharap Pemerintah Pusat melalui Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melakukan intervensi agar menciptakan skema pinjaman mikro dan supermikro yang mudah diakses untuk kebutuhan hidup petani dan buruh tani.
“Jika masalah ini tidak segera ditangani maka potensi ledakan sosial sangat mungkin terjadi, mengingat indeks gini kita (Jabar) yang sudah berada pada level lampu kuning menuju merah,” ungkap Herman.
Tantangan lain, kata Herman, pertanian Jabar harus dihadapkan pada alih fungsi lahan lahan pertanian dan anomali cuaca yang mengancam produktivitas padi. Pada 2024, Jabar sendiri menargetkan produksi 11 juta ton gabah kering giling (GKG) lebih tinggi dari tahun 2023 sebanyak 9,14 juta ton GKG.
Rakor TPIP – TPID seluruh Pulau Jawa digelar untuk mendorong kinerja ekonomi dengan daya tahan kuat guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Rakor yang digagas Bank Indonesia dan dihadiri Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah mengambil tema ‘Strategi Peningkatan Produktivitas Pangan di Tengah Alih Fungsi Lahan dan Anomali Cuaca.
Rakor diharapkan dapat menjadi wadah bersama untuk mendiskusikan strategi inovatif serta mencari solusi guna meningkatkan produktivitas pangan di Pulau Jawa secara berkelanjutan. (adv)
