RADARBANDUNG.id, JAKARTA -Jelang Pilkada Jakarta 2024 dinamika politik kian menggeliat. Terlebih setelah Mahkamah Kontitusi (MK) resmi mengubah ambang batas pencalonan peserta Pilkada oleh partai politik di Indonesia.
Dengan perubahan ambang atas pencalonan Pilkada itu membuka peluang PDIP yang tak mempunyai rekan koalisi di Pilkada Jakarta untuk dapat mencalonkan Anies Baswedan sebagai Calon Gubernur Jakarta 2024.
“Amar putusan, mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, satu mengabulkan pokok permohonan sebagian,” ujar Ketua MK Suhartoyo membacakan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 Senin (19/8).
Baca juga : PDIP Pastikan Pilkada Jakarta Tak Akan Lawan Kotak Kosong, Hargai Putusan KIM Plus Usung Ridwan Kamil
Dalam putusan itu, ambang batas untuk mencalonkan pasangan di pilkada turun menjadi lebih rendah.
Di Pilkada Jakarta sendiri, aturan ini menyebut bahwa ambang batas dari yang mulanya hanya 20 persen suara menjadi 7,5 persen.
Dengan begitu, PDI-P yang sudah melampaui 7,5 persen suara itu dapat mengusung Anies Baswedan seperti yang sebelumnya diniatkan.
Baca juga : Terkait Potensi Diusung untuk Pilkada Jakarta, PDIP: Anies Menarik
PDI-P sendiri memperoleh 850.174 atau 14,01 persen suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024 lalu.
Berikut adalah aturan terbaru dari MK soal ambang batas pencalonan Pilkada oleh partai politik:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai 2 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 10 persen.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 2-6 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 8,5 persen.
c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6-12 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 7,5 persen.
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung partai politik/gabungan partai politik dengan perolehan suara paling sedikit 6,5 persen. (jpc)
