RADARBANDUNG.id- Koalisi lima buruh di Kabupaten Bandung Barat hingga saat ini belum menentukan dukungan bagi calon kepala daerah di Pilkada Bandung Barat.
Pasalnya, hingga saat ini sejumlah nama yang muncul sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Bandung Barat belum menunjukkan visi dan misi yang berpihak pada buruh.
Koordinator Koalisi Lima, Dede Rahmat mengatakan, untuk saat ini keputusan untuk tidak mendukung kandidat pasangan calon kepala daerah di Bandung Barat telah disepakati oleh 5 pimpinan serikat pekerja di Kabupaten Bandung Barat.
“Sudah sepakat tidak akan mendukung ataupun mendeklarasikan salah satu paslon bupati dan wakil bupati Bandung Barat,” katanya.
Ia mengatakan, Bacalon Bupati Bandung Barat yang menyatakan maju di Pilkada 2024 tidak memiliki visi dan misi serta komitmen terhadap perjuangan buruh di daerah.
“Jika berkaca pada Pilkada satu dekade yang lalu, organisasi pekerja menjadi salah satu elemen penting dalam setiap momen kontestasi politik,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk saat ini buruh hanya dimanfaatkan demi kepentingan dan tujuan para paslon untuk meraup suara tinggi.
“Contohnya saat ini di Bandung Barat, PHK terus menerus terjadi. Sekarang merambat adanya dampak dari Permendag nomor 8 tentang barang import. Artinya perlindungan dan kesejahteraan para buruh belum diupayakan secara optimal,” jelasnya.
Ia menegaskan, koalisi lima serikat pekerja terdiri dari SPN, FSPMI, SBSI 92, GOBSI, serta KEP SPSISPSI dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan dan mengambil sikap di Pilkada Bandung Barat.
“Kelima serikat ini dalam waktu dekat akan melakukan deklarasi bahwa kami tidak akan mendukung para calon bupati yang tidak memiliki visi dan misi maupun komitmen terhadap buruh,” tandasnya. (kro)
