RADARBANDUNG.id – Pengamat dan Adviser Politik Mayyasari Timur Gondokusumo sering kali menjadi sorotan tajam atas pemikirannya yang sangat kritis dan visioner berseberangan dengan rezim, terlebih ketika menyuarakan pandangan politiknya yang berbeda dengan penguasa pura Mangkunegaran Gusti Bhre Sudjiwo yang terkesan pro pemerintah Joko Widodo dan diduga didorong putra sulung sang Presiden Gibran Rakabuming untuk maju kontestasi Pilkada Surakarta.
Chaos yang terjadi di rezim Joko Widodo dengan titik kulminasi adanya demonstrasi besar wujud gugatan rakyat kepada rezim khususnya parlement di gedung DPR/MPR Senayan atas dugaan pembangkangan konstitusi wacana REVISI UU PILKADA yang terkesan mendadak dalam kurun waktu satu hari setelah ditetapkan putusan MK mengenai batas usia calon gubernur dan wakil gubernur yang membuat putra bungsu presiden Joko widodo yang diduga akan maju kontestasi pilkada tingkat provinsi terancam gagal.
Turunnya massa pada tanggal 22 Agustus 2024 di bulan Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi ironi yang menampar wajah demokrasi, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia tak selang lama dari kemewahan upacara kemerdekaan di IKN yang menelan biaya puluhan miliar rakyat menggugat hak konstitusionalnya atas demokrasi di negeri ini yang sudah babak belur karena diduga dikangkangi kepentingan golongan yang mengakibatkan krisis moralitas demokrasi di Indonesia.
Kondisi darurat saat ini menjadi sejarah perlawanan rakyat atas kekecewaan terhadap praktik penyelenggaraan negara yang UNKONSTITUSIONAL, dugaan banyaknya penyalahgunaan kewenangan pemerintah dan alat negara yang sangat vulgar didalam Pemilu yang berlanjut sampai Pilkada.
Mayyasari mengatakan didalam kepemimpinan rezim Joko Widodo selama 10 tahun bukan hanya konstitusi yang rusak, namun perjalanan konsolidasi demokrasi selama ini ditarik mundur kembali 25 tahun ke belakang, termasuk dugaan hukum yang dijadikan alat pukul politik untuk kepentingan tertentu, dan sempurnakan dengan kasus nepotisme maupun korupsi yang sangat luar biasa signifikan tak terkendali adanya pelemahan lembaga anti rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi melakui revisi UU KPK, selain minimnya moralitas para petinggi yang bergaya hidup hedon mendorong korupsi besar besaran hampir di seluruh institusi negara yang terstruktur dan sistemik termasuk yang krusial di sektor pertambangan.
Sejarah kelam 10 tahun kepemimpinan rezim Joko Widodo atas kehancuran konstitusi sebagai landasan hukum penyelenggaraan negara dan kemerosotan demokrasi menjadi catatan buruk negara Indonesia yang disorot di dunia internasional. (apt)
