Pemerintah Berencana Bentuk Angkatan Siber, Pengamat Sebut Lebih Baik Perkuat Satsiber yang Sudah Ada di TNI

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Rencana pemerintah menyiapkan matra keempat di tubuh TNI terus bergulir.

Angkatan siber di tubuh TNI menjadi matra baru dan dinilai penting untuk mewaspadai tantangan keamanan negara ke depan.

Namun, matra keempat di tubuh TNI itu di kalangan pengamat militer, hal itu belum mendesak.

Baca Juga : Waspadai e-Meterai Palsu untuk Pendaftaran CPNS, Ini Tutorial Cek Keaslian e-Meterai

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto Selasa 3 September 2024 lalu menyebut adanya rencana matra siber usai menggelar rapat dengan Komisi I DPR RI.

Langkah itu juga didukung oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo yang menyebut angkatan baru itu diperlukan untuk melengkapi tiga matra yang telah ada: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto Rabu 4 September 2024 juga memaparkan pentingnya angkatan siber.

Baca Juga : Menginspirasi Generasi Muda Wujudkan Mimpi Sampai ke Pucuk

Tambahan itu untuk merespons perkembangan tantangan pertahanan dan keamanan global ke depan.

’’Karena saat ini pertahanan dan keamanan tidak hanya memerlukan kekuatan seperti pesawat tempur, kapal perang, tank, dan sebagainya. Saat ini, perang sudah masuk ke ranah-ranah lebih luas, salah satunya perang-perang siber,’’ katanya di Hotel Borobudur kemarin.

Hadi menyebutkan, Indonesia sebenarnya pernah mengalami perang siber.

Baca Juga : Disdamkar Kabupaten Bandung Evakuasi Gadis dari Sumur Sedalam 14 Meter

Yakni, saat pengamanan di Timor Leste.

Saat itu, RI melawan beberapa negara pendukung Timor Leste. ’’Dan pada waktu itu, kita juga masih butuh pengalaman untuk bisa memenangkan dalam perang siber,’’ tuturnya.

Saat ini, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sedang membangun kemampuan untuk melakukan perang siber.

Di mana, langkah itu bisa menangkal apabila ada serangan balik terhadap keamanan negara.

Mabes TNI bersama Kemenhan ingin terus membangun satu organisasi dalam rangka menghadapi perang siber tersebut.

Saat disinggung apakah matra baru itu berarti bakal merevisi UU TNI, Hadi mengatakan bahwa langkah tersebut pernah dijajal pada 2020 lalu.

Saat itu, dia masih menjadi panglima TNI. ’’Dengan adanya kekuatan baru ini, Mabes TNI akan menyesuaikan, kekinian dengan mengubah atau memperbaiki doktrin TNI,’’ jelasnya.

Sementara itu, pengamat militer Alman Helvas Ali menilai, angkatan siber di Indonesia belum mendesak. Bahkan, dalam Doktrin TNI 2018 belum ada pembahasan pertahanan yang mengarah pada perang siber itu.

Lagi pula, TNI telah memiliki Satuan Siber (Satsiber) yang bertugas untuk pengamanan serangan siber itu sendiri. ’’Jadi, satuan ini yang harusnya diperkuat. Bukan membentuk angkatan siber secara terpisah. Selama satuan ini kuat, maka tak diperlukan angkatan keempat,” tuturnya.

Alman juga mengingatkan soal alasan dibentuknya angkatan siber yang masih klise.

Menurut dia, yang disampaikan para pejabat berwenang baru pada soal perang informasi.

Bukan masuk ke ranah perang siber.

Yang pertama, dampaknya jelas pada pengaruh publik. ’’Sementara yang kedua, perang siber adalah perang yang mengganggu sistem komunikasi negara,’’ katanya.

Founder Lembaga Keamanan Siber Awan Pintar Yudhi Kukuh mengatakan, memang di luar negeri sudah lama terdapat pertahanan siber atau digital.

Sebab, kedaulatan siber dianggap penting.

’’Bentuk lembaganya di setiap negara berbeda-beda,’’ ungkapnya. (elo/idr/c17/dio/jawa pos)