RADARBANDUNG.ID, KAB. BANDUNG BARAT – Diskominfotik Bandung Barat,mengajak semua pihak untuk mengawasi dan mengantisipasi penyebaran informasi hoaks selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 khususnya di Kabupaten Bandung Barat.
Ilustrasi. Dok. Jawapos.com. Sementara itu foto atas, ilustrasi Pilkada Serentak 2024. Fotk: Kokoh Praba Wardani/Dok. JawaPos.com.
Kepala Diskominfotik KBB, Yoppie Indrawan mengatakan, konten negatif dan hoaks di ruang digital berupa informasi salah yang disengaja pada masa Pilkada ini cukup terbuka lebar baik pembuatan maupun penyebarannya.
“Adanya gangguan informasi berupa misinformasi, disinformasi maupun malinformasi dapat menimbulkan gangguan penyelenggaraan Pilkada,” katanya, Jumat 6 September 2024.
Ia menambahkan, salah satu yang dilakukan adalah pemerintah bersinergi dengan media untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan meningkatkan partisipasi dalam proses demokrasi.
“Pilkada yang damai akan menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia,dimana perbedaan pandangan politik dapat diakomodasi tanpa kekerasan,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, pers memliki peran penting dalam berbagai hal terutama dalam produksi dan distribusi informasi sebagaimana tercantum dalam UU No.40 tahun 1999 Pasal 3 Tentang Pers yang berbunyi ,“Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi,pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Baca Juga : Polrestabes Bandung Ungkap 33 Kasus Narkotika dan Bongkar Makam Korban Penganiayaan di Antapani
“Misalnya edukasi masyarakat, pers memiliki peran penting dalam memberikan informasi seputar Pilkada seperti tentang proses pemilu, calon peserta pilkada, dan isu-isu penting,” katanya.
Masih kata Yoppie, media saat ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan berita yang akurat, seimbang dan tidak beritikad buruk.
Terlebih media pun perlu berperan aktif mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak ini.
Baca Juga : Pemkot Bandung Ajak Warga Bebersih Kota, Sambut HJKB 214
“Media berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih, memberikan pandangan yang lebih luas dan bertanggung jawab dalam membentuk opini publik dan mempromosikan demokrasi yang sehat,” katanya.
Ia menegaskan, pers pun memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada tersebut.
Termasuk membuka ruang komunikasi bagi warga dalam memberikan informasi yang tepat dan akurat.
“Peran pers dalam mengawasi dan mengkritisi proses Pilkada untuk memastikan transparansi dan keadilan. Media akan memfasilitasi interaksi antar warga, yang memungkinkan opini dan informasi dibagikan dan didiskusikan secara lebih dinamis dan interaktif tanpa adanya paparan hoax,” katanya. (KRO)
