News

Pimpinan KPK Nawawi Pomolangi Mengeluh Susah Bertemu Presiden, Jokowi Tak Ingin Terlihat Intervensi

Radar Bandung - 18/09/2024, 11:46 WIB
Azam Munawar
Azam Munawar
Tim Redaksi
Pimpinan KPK Nawawi Pomolangi Mengeluh Susah Bertemu Presiden, Jokowi Tak Ingin Terlihat Intervensi

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Pimpinan KPK Nawawi Pomolangi mengeluh susah untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pimpinan KPK Nawawi Pomolangi Mengeluh Susah Bertemu Presiden, Jokowi Tak Ingin Terlihat Intervensi


Presiden Joko Widodo (Jokowi). Foto: Dok JawaPos.com. Sementara itu, foto atas, Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com

Namun pihak Istana menyebut koordinasi selalu dilakukan pemerintah meski tidak langsung dilakukan oleh Jokowi.

Senin 16 September 2024, Istana menanggapi curhatan Nawawi yang mengeluhkan susah bertemu Presiden Jokowi terebut.

Baca Juga :KPU Subang Resmi Buka Pendaftaran KPPS Pilkada 2024, Ini Syaratnya

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengelak jika Presiden Joko Widodo susah untuk ditemui.

“Pinsipnya Bapak Presiden terbuka untuk bertemu dengan siapa saja,” katanya.

Ari beralasan Jokowi ingin menjaga marwah KPK.

Baca Juga : Kabupaten Subang Terima Penghargaan CNN Indonesia Awards

Meski terbuka untuk bertemu dengan pimpinan KPK, Jokowi tetap melihat bahwa lembaga anti rasuah itu sebagai institusi yang independen.

“Koordinasi antara pemerintah dengan KPK untuk aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, berjalan dengan baik,” ucap Ari.

Menurutnya, koordinasi secara intens ini telah dilakukan oleh Menko Polhukam.

Baca Juga : 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo, BRI Jadi BUMN dengan Setoran Dividen Terbesar ke Negara

Ari minta kondisi ini tidak dipermasalahkan.

Apalagi jika Jokowi bertemu dengan KPK.

“Jangan sampai pertemuan-pertemuan antara Presiden dan KPK disalah persepsikan sebagai intervensi,” kata Ari.

* Ketua KPK Sementara Mengeluh

Sebelumnya, Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango sempat curhat dihadapan para awak media.

Dia mengeluhkan sulitnya pimpinan KPK untuk bertemu dengan presiden.

Dia bahkan pernah mengirim guyonan itu kepada koleganya Alexander Marwata soal harapan bertemu dengan presiden.

“Saya pernah bercanda dengan Pak Alex. Saya kirimi satu link pemberitaan. Pak Alex, lebih mudah Ormas ya ketemu Pak Presiden daripada pimpinan KPK,” katanya berseloroh. Selama lima tahun di KPK, lembaganya tak pernah menerima undangan sekalipun dari istana.

Melihat kondisi itu, KPK sempat beberapa kali mengajukan permohonan untuk menghadap ke presiden. Dari permohonan yang diajukan hanya sekali dipenuhi. Terkait rencana penyelenggaraan Hakordia.

“Terserah kalian menafsirkan apa. Seorang pemimpin negara tidak pernah mengundang,” kata Nawawi kepada para wartawan. Padahal undangan itu diharapkan oleh pimpinan KPK untuk bicara banyak hal. Utamanya soal kondisi pemberatasan korupsi saat ini. (lyn/elo/jawa pos)


Terkait Nasional
Penghargaan JNE Content Competition 2025, Merayakan Kreativitas Anak Bangsa
Nasional
Penghargaan JNE Content Competition 2025, Merayakan Kreativitas Anak Bangsa

RADARBANDUNG.id- JNE menyelenggarakan acara puncak penghargaan JNE Content Competition 2025 di CGV FX Sudirman, Jakarta Selatan. Acara ini menjadi penutup rangkaian kompetisi yang telah menjadi wadah bagi para kreator Indonesia untuk menunjukkan talenta kreatif mereka. Tahun ini, kompetisi berhasil menjaring sebanyak 3.952 karya dari empat kategori lomba yakni karya tulis, foto, video, dan desain yang menunjukkan […]

Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.