RADARBANDUNG.id- Sabri Noor Herman, Kuasa Hukum kasus alih muat batu bara meminta hakim untuk membebaskan kliennya dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Menurut dia, tuntutan JPU tidak didasarkan atas apa yang termuat dalam surat dakwaan.
“Seharusnya, tuntutan dibuat mengacu pada surat dakwaan, apakah terbukti atau tidaknya berdasarkan fakta hukum persidangan,” ujar Sabri dalam sidang pembacaan nota pembelaan (pledoi) di Pengadilan Negeri Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Kamis lalu (12/9).
Kasus alih muat batu bara ini melibatkan klien Sabri yang merupakan mantan direktur PT IMC dengan perusahaan berinisial PT SLE yang dinakhodai seorang pria berinsial TP. Sabri dalam kesimpulan pembelaannya lantas meminta majelis hakim untuk menyatakan para terdakwa tidak bersalah melanggar tindak pidana Pasal 404 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan JPU serta membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum.
“Juga memulihkan dan mengembalikan nama baik serta hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagimana semula,” jelas Sabri. Selain itu, Sabri juga menuntut untuk mengangkat sita dan mengembalikan FC Ben Glory yang dikenakan penyitaan kepada IMC selaku pemiliknya.
Adapun jaksa dalam sidang pembacaan tuntutan di PN Batulicin pada 20 Agustus 2024 silam menyatakan bahwa tiga terdakwa kasus ini, yakni terdakwa T (terdakwa 1), II (terdakwa 2) dan HT (terdakwa 3) telah bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 404 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang isinya berbunyi, yakni barang siapa menarik barang milik sendiri atau orang lain yang masih ada ikatan hak gadai, hak pungut hasil, atau hak pakai atas barang tersebut sehingga menuntut ketiga terdakwa dengan tuntutan satu tahun penjara serta meminta kapal Floating Crane Ben Glory dirampas dan dilelang untuk mengganti kerugian SLE.
Pembelaan Sabri sendiri didasarkan bahwa tidak ada satupun unsur tindak pidana dalam Pasal 404 ayat (1) ke-1 KUHP yang terpenuhi dalam kasus ini. Serta, tidak ada satupun bukti yang menunjukan bahwa PT SLE memiliki hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, maupun hak pakai atas FC Ben Glory.
Sabri menjelaskan, pemindahan floating crane juga jelas dibenarkan dan diatur dalam Perjanjian Alihmuat. Perjanjian Alihmuat Batubara itu sendiri bukan perjanjian sewa menyewa kapal, melainkan perjanjian jasa angkutan untuk mengalihmuat batubara. ” Selain itu, sangat jelas berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa II dan terdakwa III tidak pernah melakukan atau menyuruh melakukan pemindahan FC Ben Glory,” tambahnya.
Sabri juga menyoroti tuntutan JPU agar FC Ben Glory dirampas dan dilelang, yang menurutnya justru tidak memenuhi syarat untuk dirampas. “Pasal 39 KUHAP dengan jelas menyebutkan bahwa barang yang dirampas hanyalah milik terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Sementara kapal FC Ben Glory adalah milik PT IMC dan bukan milik para terdakwa yang hanya merupakan profesional di perusahaan. Selain itu, tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa kapal tersebut diperoleh dari tindak kejahatan atau digunakan untuk kejahatan,” tegas Sabri.
Sebagai informasi, kontrak bisnis alih muat batu bara antara PT IMC dengan PT SLE berlangsung di Kalimantan Timur. Namun, pelaksanaan kontrak bisnis tersebut malah menjadi dakwaan pidana yang menjerat dua mantan Direksi dan juga seorang mantan manajer IMC dengan pasal 404 ayat 1 KUHP.
Dakwaan pidana ini juga terkesan dipaksakan mengingat kontrak bisnis merupakan kontrak bisnis alihmuat sedangkan dakwaan pasal 404 KUHP umumnya timbul dalam pelaksanaan perjanjian kredit dalam kaitannya dengan jaminan berupa tanah.
Dugaan kasus ‘kriminalisasi’ ini sendiri timbul ketika IMC mengalokasikan Floating Crane keluar dari Kalimantan Timur mengingat tidak adanya pesanan dari SLE. Prosedur pengalihan kapal itu sendiri telah sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, yakni jika SLE tidak ada permintaan alih muat sesuai dengan tata cara seperti termuat dalam kontrak, maka IMC selaku penyedia jasa sekaligus pemilik kapal dapat mengalihkan kapal tersebut.
Singkat cerita, SLE kemudian melaporkan pihak IMC ke Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan. Hingga kemudian berujung pada penetapan tersangka pada Oktober 2023 dan disidangkan di PN Batulicin. “Padahal, dalam perjanjian juga tertulis, bahwa jika terjadi perselisihan, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” Sabri mengungkapkan. (dbs)
