RADARBANDUNG.ID, MAGELANG – Retreat atau pembekalan Kabinet Merah Putih (KMP) di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dimulai Jumat 25 Oktober 2024.
Direktur CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri. Foto: Dok.CSIS. Sementara itu, foto atas, Presiden Prabowo saat memberikan arahan di depan para menteri di Akademi Militer. Foto:Tim Media Prabowo
Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung kegiatan pembekalan KMP tersebut.
Dalam pembekalan tersebut, sejak pukul 04.00 WIB, jajaran KMP sudah dibangunkan.
Baca Juga :Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Program Makan Siang Gratis Mulai Dilakukan di Bandung
Mengenakan seragam militer, mereka sudah ditunggu Presiden Prabowo Subianto di lapangan Sapta Marga, Komplek Akmil.
Mereka menjalani latihan baris berbaris.
Prabowo ikut serta dalam latihan tersebut.
Baca Juga : Program Prabowo, Makan Siang Gratis Mulai Digelar di Bandung
Kemudian, para jajaran KMP melanjutkan agenda pengarahan Prabowo di Borobudur Golf.
Ada juga pembekalan oleh para pemateri.
Prabowo menegaskan bahwa retreat tersebut bukan bermaksud menunjukkan pola militeristik.
Baginya, konsep ‘The Military Way’ merupakan metode yang biasa digunakan untuk menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan.
’’Saya tidak bermaksud membuat anda militeristik, salah, bukan itu,’’ kata Prabowo.
Menurut dia, di pemerintahan negara bahkan perusahaan, pola itu banyak digunakan untuk membekali sumber daya manusianya.
Inti dari The Military Way adalah disiplin dan kesetiaan.
’’Setia kepada bangsa dan negara Indonesia,’’ kata mantan Danjen Kopassus itu.
Prabowo juga mengingatkan fokus dan komitmen masing-masing Kementerian dan Lembaga.
Khususnya dalam menjalankan misinya mengentaskan kemiskinan, makan bergizi gratis, pemberantasan korupsi, swasembada pangan hingga swasembada energi.
Terpisah, kabinet gemuk KMP memiliki relisiko terkait produk regulasi.
Direktur CSIS Indonesia, Yose Rizal Damuri mengatakan, menjamurnya regulasi menjadi implikasi yang sulit dihindari.
Yang paling mudah diukur adalah penambahan peraturan menteri (permen).
Dengan 34 menteri era sebelumnya saja, sudah ada sekitar 9.000 permen.
’’Anda bisa bayangkan dengan kementerian yang bertambah ini,’’ ujarnya dalam kajian yang dipaparkan secara virtual, kemarin.
Potensi risiko lain adalah tumpang tindih regulasi karena kementerian yang kerjanya beririsan.
Misalnya, potensi di Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.
’’Kita melihat kebanyakan UMKM juga merupakan bagian dari kebijakan perkoperasian,’’ imbuhnya.
Potensi perlu dicermati Prabowo.
Presiden harus punya strategi untuk bisa meminimalkan jumlah produk hukum.
Langkah itu penting untuk melanjutkan agenda deregulasi. (far/mia/bay/jawa pos)
