RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Musim hujan yang berlangsung saat pelaksanaan pilkada menimbulkan kerawanan ragam bencana tersendiri.
Ilustrasi. Petugas KPPS mengenakan pakaian tenaga medis saat Pemilu 2024 di TPS 64, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Rabu (14/2/2024). FOTO-FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG
Berdasar pemetaan Bawaslu, di seluruh Indonesia terdapat 7.414 tempat pemungutan suara (TPS) yang rawan terdampak banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung.
Baca Juga :Jelang Masa Tenang, Bawaslu KBB Tingkatkan Pengawasan
Tenaga ahli Divisi Pencegahan Bawaslu Iji Jaelani mengatakan, potensi bencana alam harus menjadi perhatian.
Sebab, mengacu Pemilu 2024, situasi itu menyebabkan coblosan gagal digelar sesuai jadwal.
’’Contohnya di Demak, Jawa Tengah. Saat itu karena daerahnya banjir, ada 114 TPS yang tidak dapat melakukan pemungutan suara ulang,’’ ujarnya dalam deklarasi pilkada damai di kantor Bawaslu Selasa (26/11/2024).
Baca Juga :Bawaslu Tekankan SOP Pengelolaan Logistik Pemilu
Karena itu, Bawaslu terus berkoordinasi dengan KPU untuk melakukan mitigasi. Termasuk memastikan keamanan logistik jika mendadak terjadi bencana alam.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, kerawanan bencana menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam pendirian TPS.
Karena itu, TPS yang terdampak gangguan alam bisa direlokasi oleh petugas.
Baca Juga : APK Diduga Dirusak, Tim Advokasi Paslon Ngatiyana-Adhitia Minta Bawaslu Kota Cimahi Bertindak
Di Sumatera Utara yang beberapa lokasi TPS terkena banjir, telah dilakukan relokasi.
Di Kabupaten Tapanuli Selatan, ada dua TPS yang direlokasi akibat banjir bandang.
Yakni, TPS 2 Sipange Siunjam dan TPS 1 Hutapadang.
’’TPS direlokasi dekat posko pengungsian, masih dalam desa yang sama,’’ ujarnya.
Kemudian, di Kabupaten Padang Lawas, lanjut dia, ada tiga TPS yang direlokasi akibat banjir dan longsor.
Yakni, TPS di Desa Balangka, Tanjung Morang, dan Huta Baru Sosopan.
Lalu, bagaimana jika bencana terjadi saat hari coblosan?
Komisioner KPU Yulianto Sudrajat menambahkan, hal itu sudah termasuk force majeure atau kejadian di luar dugaan.
Karena itu, penanganannya bergantung pada situasi lapangan.
Jika kondisinya parah, terpaksa dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemilih suara susulan.
’’Seperti di pemilu lalu kan ada beberapa TPS yang pemungutan suaranya dilanjutkan seminggu kemudian,’’ kata Drajat.
Namun, sejak awal, dalam pedoman teknis pendirian TPS, KPU meminta petugas mencari lokasi yang tidak hanya strategis, tapi juga paling aman dari potensi bencana.
Misalnya, di titik-titik yang selama ini jarang ada potensi masalah. ’’Meskipun ada bencana, itu kan situasi yang tidak bisa kita perkirakan,’’ imbuhnya.
Sementara itu, di lokasi pengungsian erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur, dibangun sekitar 22 TPS untuk mengakomodasi para pengungsi.
Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial Masryani Mansyur mengatakan, pihaknya telah diminta KPU membantu pengungsi.
Salah satunya dengan mendirikan tenda untuk lokasi pencoblosan hari ini.
’’Karena tim PSKBA dan tim tagana masih di sana, jadi diminta untuk membantu juga,” ujarnya.
Hingga saat ini, lanjut dia, tim Kemensos memang masih berada di lokasi pengungsian untuk memastikan pemenuhan logistik dan keperluan lain bagi para pengungsi.
Mereka pun masih melayani permakanan melalui dapur umum.
Dihubungi terpisah, petugas Direktorat PSKBA Kemensos Taufik Syaera yang tengah berada di lokasi pengungsian mengungkapkan, pihak KPU dan pemerintah daerah sejatinya sudah mendata para pengungsi.
Mereka pun berupaya agar para pengungsi tetap bisa nyoblos hari ini.
’’Salah satunya dengan mendirikan TPS-TPS di lokasi pengungsian ya,” katanya.
Namun, antusiasme warga mungkin agak berbeda.
Sebab, mereka dalam kondisi berduka lantaran berada di pengungsian. (far/mia/c7/oni/Jawa Pos)
