News

Gus Nadirsyah Ingatkan Pentingnya Ketepatan Sasaran dalam Gerakan Boikot Produk Israel

Radar Bandung - 03/12/2024, 19:51 WIB
Ali Yusuf
Ali Yusuf
Tim Redaksi
Gus Nadirsyah Ingatkan Pentingnya Ketepatan Sasaran dalam Gerakan Boikot Produk Israel

RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Profesor & Wakil Direktur, Pusat Hukum Indonesia, Islam dan Masyarakat, Universitas Melborne, Nadirsyah Hosen mengingatkan akan pentingnya ketepatan sasaran dalam gerakan boikot terhadap produk Israel.

Gus Nadirsyah- sapaannya- mengatakan, masyarakat diminta lebih bijaksana ketika mengetahui suatu produk terafiliasi Israel. Jangan sampai karena emosi sesaat, maka melakukan aksi boikot yang justru merugikan perusahaan.

Terlebih, ada faktor perekonomian yang juga perlu diperhatikan dalam gerakan boikot ini.

“Kita prinsipnya oke memboikot tetapi jangan sampai salah sasaran. MUI sendiri ketika mengeluarkan fatwa haram itu tidak mengeluarkan daftar perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Israel,” kata Gus Nadirsyah saat ditemui seusai mengisi seminar di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Kota Bandung, Selasa (3/12/2024).

PBB di tahun 2023 mengeluarkan daftar perusahaan yang pro-Israel dengan jumlah sebanyak 167. Faktanya, dikatakannya, dari ratusan daftar tersebut tidak ada produk yang ramai di Indonesia.

“Yang mengejutkan ternyata itu tidak ada yang kemudian ramai di tanah air produk-produk ini, ternyata tidak masuk ke sana. Sehingga pertanyaannya akhirnya siapa yang membuat daftar itu dan apa kriteria juga metodenya?,” ucapnya.

“Itu yang menjadi persoalan, sementara masyarakat sudah sangat emosional, sudah sangat reaktif dan dampaknya dahsyat sekali,” tambahnyal.

Maka dari itu, ia memberi saran agar pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) duduk bersama mencari solusi. MUI harus mengeluarkan secara resmi daftar produk yang terafiliasi Israel, kemudian pemerintah membuat sebuah aplikasi yang bisa digunakan masyarakat untuk mengetahui produk yang diboikot.

“Dibuat aplikasi sehingga orang ketika berbelanja itu dia tingga men-scan saja. Ibu-ibu mau belanja mau apa tinggak scan barcode,” tuturnya.

Menurut Gus Nadirsyah, dampak dari gerakan boikot ini sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia. Banyak cabang perusahaan yang akhirnya melakukan PHK massal karena omzet yang terus menurun.

“(Dampaknya) lebih ke dalam negeri. Kenapa? Karena setelah satu tahun ternyata perangnya masih terus, tidak memberi efek, tetapi justru produsen lokal kita yang kena. Apalagi perusahaan lokal kita yang franchise, yang bermasalah itu adalah perusahaan yang di pusatnya,” ungkapnya.

“Jadi menurut saya, dampaknya lebih kepada kita (Indonesia) sendiri. Kita ingin menyakiti Israel karena dia melakukan kejahatan kemanusiaan, tapi yang terkena dampak saudari kita sendiri,” tandasnya. (dbs)


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.