RADARBANDUNG.id, BANDUNG – SOKSI berada di barisan terdepan yang mendukung usulan Presiden Prabowo untuk memperbaiki sistem pemilu, khususnya pemilihan kepala daerah gubernur, bupati dan walikota.
Keinginan Presiden agar pemilihan disederhanakan jadi tertutup berangkat dari pembiayaan politik yang begitu besar, serta keprihatinan atas merajalelanya money politics.
Menurut Ketua Depinas SOKSI Dr. Ir. Ahmadi Noor Supit, M.M., kondisi yang memprihatinkan berupa perselisihan di tengah masyarakat ataupun merebaknya politik uang bisa direduksi dengan sistem pemilu tertutup.
“Itu hanya bisa dihentikan dengan sistem pemilu tertutup. Biarlah partai yang menseleksi kader terbaiknya, tak peduli dia punya uang atau tidak,” tegasnya saat memberi arahan pada Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) di STIE Pasundan, Bandung, Rabu (18/12).
“Pola untuk menjadi pemimpin harus punya uang berlimpah, sudah tak boleh lagi terjadi. Yang penting ia punya tanggung jawab merah putih untuk rakyat dan bangsanya. Itu kualifikasi pertama. Lalu kedua, punya kualifikasi dan kapasitas untuk memimpin,” tandas mantan Anggota BPK RI dan DPR RI ini.
Untuk merealisasikan usulan Presiden ini, menurut Noor Supit, bukanlah hal mudah. Terlebih jika targetnya adalah Pemilu 2029.
“Untuk membuat Undang-undang yang diinisiasi oleh parlemen atau pemerintah, akan sulit dan memakan waktu. Tapi kalau Presiden berani buat dekrit, saya yakin bisa terealisir dengan lebih cepat. Apalagi ini diniatkan agar sistem politik kita lebih sehat dan baik,” ujarnya.
Dekrit ini, lanjutnya, akan mempercepat proses perubahan sistem.
“Walaupun bisa saja cara yang soft dengan menerbitkan Perpu. Cuma secara psikologis, Dekrit akan lebih sungkan ditolak oleh partai-partai politik,” jelasnya.
Pada bagian lain pernyataannya, Noor Supit juga bersyukur, SOKSI berada di dalam Partai Golkar yang diakui semua kalangan, punya basis kader yang mumpuni dan berkualitas.
Sehingga perubahan sistem politik bisa diantisipasi dengan baik, berupa penyiapan kader di semua level maupun daerah. (mur)
