RADARBANDUNG.ID, BANDUNG–Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bandung menggelar seminar nasional bertajuk utama tentang gratifikasi.
Seminar yang dihadiri ratusan peserta dari kalangan advokat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum dan aparatur sipil negara (ASN) seta sektor swasta ini menghadirkan pembicara yang tokoh nasional, diantaranya mantan Kepala Bareskrim Komjen Pol (Purn) Susno Duadji dan Komentator Politik Rocky Gerung.
Menurut Susno Duadji, gratifikasi itu sangat bersabahat dengan suap, kemudian berteman baik dengan pemerasan, dan masih satu fam dengan korupsi. “Korupsi, pemerasan, suap, gratifikasi itu serupa tapi tak sama,” ujar mantan Kapolda Jabar ini di hadapan peserta seminar yang berlangsung di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Jumat (20/12/2024).
Baca juga : Cegah Pungli PPDB, KPK Terbitkan SE Pelarangan Permintaan Gratifikasi
Kalau ingin memberantas korupsi di republik ini, kata Susno, kuncinya adalah dengan memberantas gratifikasi dan suap.
“Dua itu diberantas Insya Alloh korupsinya terberantas, kalau satu syarat terpenuhi, tapi satu syarat tidak terpenuhi maka akan jadi mimpi di siang bolong untuk kita memberantas korupsi. Syaratnya paling utama adalah political will dari presiden,” ucap Susno.
Susno menjelaskan, sejak era Presiden Soekarno sampai Presiden Jokowi, semua pimpinan negeri ingin memberantas korupsi tapi kenyataannya korupsi makin tambah subur.
“Presiden Prabowo, ini harapan paling bagus, beliau dari segi ekonomi cukup termasuk keluarganya, kakak, adiknya tidak kekurangan, punya istri anak Presiden Soeharto semua pasti tahu, punya anak hanya satu. kemudian awal naik jadi presiden, digaungkan beliau bahwa tidak ada maaf bagi koruptor kecuali dia mengembalikan harta hasil korupsinya, persoalannya apakah itu hanya lips service atau semboyan saja atau tidak. Kalau saya sendiri yakin sampai saat ini, karena beliau belum sampai 100 hari jadi presiden, tapi kalau sampai lewat 100 hari tidak ada gerakan berarti akan sama saja, kita tunggu 5 tahun lagi,” ungkap Susno.
Baca juga : Forum Peduli Indramayu Harap Penyelidikan Kasus Dugaan Gratifikasi Segera Dirampungkan
Kenapa pemberantasan korupsi tergantung pada presiden? Menurut Susno, Korea Selatan bisa bagus karena presidennya, China yang dikenal negara paling korup tapi mampu memberantas korupsi, Hongkong juga bisa, Indonesia tinggal satu saja, tergantung political will presidennya.
“Kenapa gratifikasi dan suap harus diberantas karena ini menyangkut 280 juta penduduk Indonesia, mulai lahir orang sudah kena biaya, akte kelahiran bayar, orang mati pun harus bayar, bayar surat kematian, bayar pajak juga demikian, sampai kapan kita harus begini, sudah saatnya presiden kita bergerak kita tunggu pelaksanaannya,” paparnya.
Pembicara lainnya, Rocky Gerung menyampaikan pandangan tentang gratifikasi dari sisi perspektif filosofis. Menurut Rocky, gratifikasi pada dasarnya merupakan bagian dari Ethics of Care, sebuah dimensi moral yang luhur, seperti halnya seorang ibu yang berbagi nutrisi dengan bayinya.
“Namun, suatu yang tadinya ethics of care kenapa dia berubah menjadi etics of crime, yang sebetulnya panduan moral terpaksa harus diatur melalui pidana. Apa yang menyebabkan pergeseran ini?” tanya Rocky.
Rocky menambahkan, gratifikasi kini menjadi bagian dari market of justice atau pasar gelap keadilan. “Sistem pasar yang masuk ke dalam hukum telah mengubah konteks moral menjadi sesuatu yang bersifat transaksional. Ketika moralitas hilang dan hukum menjadi bagian dari pasar gelap keadilan, di situlah gratifikasi tumbuh sempurna,” ungkapnya.
Sementara, Ketua DPC Peradi Kota Bandung, Muhamad Ali Nurdin menjelaskan, tujuan seminar untuk memperluas pemahaman peserta tentang gratifikasi. Selain itu, seminar dirancang untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi peraturan serta menawarkan solusi strategis yang dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan, baik di pemerintahan, sektor swasta, maupun profesi hukum.
“Melalui seminar ini, kami berharap dapat menciptakan diskusi yang konstruktif dan menghasilkan pemikiran-pemikiran solutif serta inovatif dalam menghadapi tantangan gratifikasi. Harapannya, hasil seminar ini akan memberikan dampak positif bagi upaya menjaga integritas bangsa,” terangnya.
Bagi peserta, lanjut dia, seminar ini merupakan kesempatan langka untuk mendalami isu penting yang berkaitan langsung dengan tugas profesi mereka sebagai advokat. “Saya mohon kepada peserta untuk mengikuti seminar ini dengan serius. Sebagai advokat, ilmu yang diperoleh dari seminar ini akan menjadi bekal penting dalam menunjang profesi kita,” tuturnya.
Dia berharap, lewat seminar ini, DPC Peradi Kota Bandung dapat mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga moralitas dan integritas dalam sistem hukum dan kehidupan bermasyarakat. “Dengan kolaborasi antara berbagai pihak, seminar ini diharapkan menjadi momentum penting dalam membangun Indonesia yang lebih adil, beradab, dan bebas korupsi,” tandasnya. (nto)
