RADARBANDUNG.id- Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka mendapat nilai terbaik dalam Kategori realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Tertinggi.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengatakan capaian ini merupakan hasil kinerja semua pegawai samsat di semua wilayah maupun pihak eksternal pendukung dan tentunya kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap kewajiban membayar pajak. Esensi penting dari semua ini adalah kontribusi besar masyarakat untuk mendukung program pembangunan di berbagai sektor, mulai pendidikan, infrastruktur hingga kesehatan, melalui pembayaran pajak kendaraan.
“Penghargaan dari Kemendagri tentu harus menjadi motivasi bagi kami bekerja lebih baik lagi,” jelas Dedi Taufik.
Menurut dia, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masih menjadi penyumbang mayoritas pada pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini pun berlaku di hampir semua provinsi lain di Indonesia.
Tahun 2024, kontribusi pajak daerah mencapai Rp25 triliun terhadap APBD senilai Rp36 triliun. Rp9,4 triliun diantaranya bersumber dari pajak kendaraan bermotor, dari 10,6 juta unit kendaraan yang bayarb pajak. Hasil ini berdampak positif bukan hanya untuk program Pemerintah Provinsi Jawa Barat, namun untuk Pemerintah Kabupaten Kota, karena mereka mandapat penerimaan dana bagi hasil pajak kendaraan yang nantinya digunakan untuk program pembangunan di kabupaten dan kota.
Salah satu fokus ke depan yang akan dimaksimalkan adalah potensi pendapatan dari sekitar 6 juta kendaraan yang berstatus Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) atau penunggak pajak 1-5 tahun. Lalu ada pula yang berstatus Kendaraan Belum Melakukan Daftar Ulang (KBMDU), yakni penunggak pajak dibawah 1 tahun dalam tahun berjalan. Jika dikonversi, pendapatan dari jumlah penunggak pajak bisa mencapai sekira Rp 4 triliun.
Beberapa invoasi yang sudah dilakukan adalah membuat sejumlah kemudahan layanan. Salah satunya, dibuat Samsat digital. Kemudian, sosialisasi secara berkala hingga pemberlakuan sanksi berdasarkan aturan atau razia.
“Inovasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital terus kami lakukan, sosialisasi juga terus berlangsung. Lalu, ada beberpa program promo dan diskon. Semua agar memudahkan masyarakat,” kata dia.
“Selain itu kami juga melakukan upaya tegas dengan sanksi sesuai aturan atau bekerjasama dengan instansi lain menggelar operasi. Jadi harapannya semua tetap seimbang. Tentu ke depan akan ada tantangannya lagi. Tapi, Insya Allah kami akan bekerja dengan baik,” tutup Dedi. ***
