News

Arab Saudi Bakal Batasi Jemaah Lansia Haji, Diatas 90 Tahun Dilarang, Kemenag Tunggu Surat Resmi

Radar Bandung - 05/01/2025, 14:17 WIB
Azam Munawar
Azam Munawar
Tim Redaksi
Arab Saudi Bakal Batasi Jemaah Lansia Haji, Diatas 90 Tahun Dilarang, Kemenag Tunggu Surat Resmi

RADARBANDUNG.ID, JAKARTA –Pemerintah Arab Saudi berencana melakukan pembatasan usia calon jemaah haji 2025.

Arab Saudi Bakal Batasi Jemaah Lansia Haji, Diatas 90 Tahun Dilarang, Kemenag Tunggu Surat Resmi


Ilustrasi. Sejumlah calon jamaah haji melakukan pendaftaran pemeriksaan kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Bandung, Jalan Supratman, Kota Bandung, Senin (22/5). Arab Saudi Bakal Batasi Jemaah Lansia Haji, Diatas 90 Tahun Dilarang, Kemenag Tunggu Surat Resmi. FOTO-FOTO: TAOFIK ACHMAD HIDAYAT/RADAR BANDUNG

Rencananya, bakal ada pelarangan keberangkatan haji untuk calon jemaah di atas usia 90 tahun.

Hal itu disinggung oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi VIII DPR dengan Kemenag dan Kemenkes terkait biaya kesehatan haji 2025 di Gedung DPR/MRP RI, Jakarta, Jumat (3/12/2025).

Baca Juga : Ratusan Peserta PPPK Pemkab Bandung Dinyatakan Lulus, Ini Kata Bupati Bandung Dadang Supriatna

Hilman mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan mitigasi terkait kabar tersebut meski hingga kini belum ada pengumuman resmi dari otoritas Saudi.

Pada tahun lalu, masih ada jemaah haji Indonesia yang berusia 100 tahun meski, jumlahnya tidak terlalu banyak.

“Informasi sementara membatasi jamaah dengan tidak memberikan izin pada jamaah di atas 90 tahun,” katanya.  Selain itu, lanjut dia, ada pula rencana pembatasan jumlah untuk lansia usia 70-80 tahun ke atas.

Baca Juga : BMKG Stasiun Geofisika Bandung Imbau Masyarakat Siaga Hadapi Cuaca Ekstrem di Jawa Barat

Namun, dia menegaskan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu surat resmi dari pihak Saudi terkait detail kebijakan baru tersebut.

Dari konfirmasi yang dilakukan, surat tersebut sedang dalam proses untuk segera dikirimkan ke Kemenag.

Kemenag bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tengah menyiapkan beberapa langkah jika kebijakan tersebut benar-benar akan diterapkan tahun ini.

Baca Juga : Serunya Bermain di Ruang Terbuka Khusus Anak Kawasan Taman Film, Tamansari, Kota Bandung, Ini Potret Keceriaan Anak Bangsa

Sebab, RI menerapkan kebijakan kuota prioritas untuk calon jemaah haji lansia sebesar 10 persen.

Pada kesempatan yang sama, dia juga menyinggung soal regulasi terkait asuransi untuk calon jemaah haji baik ketika di Tanah Air maupun ketika di Saudi.

Dengan adanya asuransi ini, Hilman memastikan bahwa biaya kesehatan jemaah akan ditanggung sepenuhnya.

Di Saudi misalnya, yang sakit bisa dirawat di rumah sakit sampai 2-3 bulan tanpa keluar biaya apapun.

Jemaah haji cadangan tahun ini, jumlahnya mencapai 30 persen

Hilman juga menyinggung mengenai jemaah cadangan.

Tahun ini, jumlahnya mencapai 30 persen dari kuota total 203.320 orang.

Proses verifikasi pun sudah berjalan sejak Desember 2024 terkait dengan keberadaan calon jemaah apakah masih hidup atau tidak, alamat, dan lainnya. Saat ini proses sudah mencapai 94 persen.

Tarif pemeriksaan kesehatan

Pemerintah juga telah menetapkan batas atas biaya pemeriksaan kesehatan haji 2025.

Hal itu menyusul adanya keluhan di daerah.

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Penyelenggara Haji M. Noer Alya Fitra mengatakan, permasalahan terkait biaya istita’ah lantaran adanya perbedaan standar pemeriksaan kesehatan di masing-masing kabupaten/kota.

Ada daerah yang sengaja menambah komponen pemeriksaan

Ada daerah yang sengaja menambah-nambahkan komponen pemeriksaan yang kemudian membuat biaya bertambah.

“Ini yang akhirnya kenapa di satu kota bisa harganya Rp 1 juta lebih dan di kota lain cuma Rp 400 ribu atau Rp 300 ribu,” tuturnya.

Ketua Tim Kerja Pemeriksaan Kesehatan Haji pada Pusat Kesehatan (Puskes) Haji Kemenkes Muhammad Imran mengungkapkan, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran terkait tarif tertinggi pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji.

Biaya pemeriksaan tertinggi sebesar Rp 1 juta

Hal itu menyusul kesepakatan yang ditetapkan dalam rapat yang digelar bersama Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait adanya tarif pemeriksaan kesehatan yang mencapai Rp 2 juta per jemaah di beberapa provinsi.

“Di rapat itu disepakati bahwa biaya pemeriksaan tertinggi sebesar Rp 1 juta,” ungkapnya. (mia/dio/jawa pos)

 

 


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.