Pengangguran Jabar dan Harapan yang Belum Padam, Oleh: H. Maulana Yusuf Erwinsyah

RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Kabar baik datang dari laporan terbaru Bank Dunia bertajuk “Global Economic Prospects” edisi Juni 2024.

Dalam laporan ini, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan lebih tinggi dari prediksi sebelumnya.

Ekonomi Indonesia diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen pada 2025.

Baca Juga : BPBD Kab Bandung Waspadai Bencana Alam Awal 2025

Angka ini naik tipis dibanding proyeksi sebelumnya, yang berada di level 4,9 persen untuk tahun tersebut.

Apa yang mendukung optimisme ini?

Menurut Bank Dunia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan banyak ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Baca Juga : Ini Dampak Kenaikan Cabai bagi Pelaku Usaha Kuliner di Kota Bandung

Dengan inflasi yang mulai melandai dan biaya kredit yang lebih rendah, masyarakat memiliki daya beli lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk investasi kecil-kecilan.

Bayangkan saja, saat harga-harga kebutuhan pokok mulai stabil dan suku bunga pinjaman bank tidak lagi terlalu “mencekik,” masyarakat tentu lebih leluasa untuk berbelanja, menabung, atau bahkan memulai usaha baru. Inilah yang disebut sebagai “pemicu roda ekonomi,” karena konsumsi rumah tangga menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Tentu prediksi ini patut kita sambut baik dengan penuh optimis. Sebab, Indonesia memiliki cita-cita besar 2045 menjadikan negara maju di 100 tahun kemerdekaannya. Salah satu perhatian besar ada di aspek ekonomi, terutama soal pengangguran.

Baca Juga : KPU Tetapkan Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2025-2030

Pemerintah punya target besar, yaitu menekan tingkat pengangguran ke level alamiah, sekitar 3-4 persen. Kondisi ini dikenal dengan istilah full employment, yang artinya hampir semua orang yang ingin bekerja bisa mendapatkan pekerjaan.

Kenapa ini penting? Karena jika tingkat pengangguran rendah, ada banyak dampak positif. Masyarakat punya penghasilan, daya beli meningkat, dan kemiskinan bisa ditekan. Ini semua akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Jabar Juara Pengangguran

Namun jika melihat skala regional, Provinsi Jawa Barat, dengan segala potensinya, masih berhadapan dengan salah satu tantangan terbesar yaitu pengangguran. Padahal, provinsi ini tak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki sumber daya manusia yang melimpah. Sayangnya, angka pengangguran di Jawa Barat tetap menjadi “momok” yang terus menghantui.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Jawa Barat  memiliki jumlah penduduk sebanyak 50.345.200 orang atau setara dengan 17,88 persen dari total penduduk Indonesia. Meskipun memiliki populasi yang besar, Jawa Barat mencatatkan angka pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia, dengan total 1.888.287 jiwa.

Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain, seperti Jawa Timur dengan 1.165.587 jiwa dan Jawa Tengah dengan 1.080.260 jiwa. Selain itu, menurut data Kementerian Ketenagakerjaan (2024), Jawa Barat juga mencatatkan angka pengangguran putus asa yang tertinggi di Indonesia, yaitu sebanyak 280.567 jiwa.

Apa yang salah? Sebagai provinsi yang memiliki lokasi strategis, akses infrastruktur memadai, dan berdekatan dengan pusat pemerintahan nasional, Jawa Barat seharusnya memiliki banyak peluang ekonomi. Namun, faktanya, dari total 50 juta lebih penduduknya, hampir dua juta jiwa masih menganggur. Ironisnya, ada pula ratusan ribu orang yang masuk kategori “pengangguran putus asa,” mereka yang sudah menyerah mencari pekerjaan.

Ekonomi Melemah

Tingginya angka pengangguran ini tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, ekonomi tumbuh cukup kuat di angka 6,03 persen, kemudian melambat menjadi 5,15 persen di 2023, dan kembali turun ke 4,91 persen di 2024. Meski terlihat melambat, ini bukan berarti perekonomian Jawa Barat kehilangan arah.

Dari sisi produksi, sektor transportasi dan pergudangan menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan sebesar 11,87 persen. Hal ini masuk akal, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu pusat logistik di Indonesia. Lokasinya yang strategis, dekat dengan Jakarta dan pelabuhan utama, menjadikannya tulang punggung distribusi barang. Tren belanja online yang terus meningkat juga memperkuat sektor ini.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran, ekspor barang dan jasa mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 13,73 persen. Ini menunjukkan bahwa produk-produk unggulan Jawa Barat, seperti tekstil, elektronik, dan otomotif, masih memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional.

Namun, fluktuasi pertumbuhan ini juga menunjukkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi. Penurunan angka pertumbuhan pada 2023 dan 2024 mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global, penurunan daya beli masyarakat, dan perlunya diversifikasi sektor ekonomi.

Kedzaliman Perusahaan

Jawa Barat ternyata menyimpan sisi gelap yang menyita perhatian dalam dunia ketenagakerjaan. Provinsi ini menempati posisi kedua setelah Jawa Timur dalam jumlah perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan. Bayangkan saja, ada 823 perusahaan di Jawa Barat yang tercatat melanggar norma ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan.

Banyak perusahaan yang malah melanggar hak-hak pekerja demi keuntungan. Dari upah yang nggak sesuai standar, hak cuti yang diabaikan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak. Tahun 2024, misalnya, tercatat ada 9.510 pekerja yang ter-PHK. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetap saja angka PHK ini menggambarkan ketidakpastian yang masih ada di dunia kerja.

Semua ini hanya memperburuk situasi ketenagakerjaan di Jawa Barat dan tentunya menambah ketidakpastian yang dihadapi oleh banyak orang pengangguran, diantaranya mereka lulusan SMK.

Pengangguran Didominasi Lulusan SMK

Menurut catatan BPS, lulusan SMK menempati posisi tertinggi tingkat pengangguran di Jawa Barat sebanyak 12,74 persen. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan lulusan SMA.

Ini cukup ironis, mengingat lulusan SMK dirancang untuk langsung terjun ke dunia kerja dengan keterampilan teknis yang mereka pelajari. Namun, kenyataannya tidak semudah itu. Banyak lulusan SMK menghadapi tantangan besar dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.

Kenapa Bisa Begitu? Salah satu penyebabnya bisa jadi adalah ketidaksesuaian antara kurikulum SMK dengan kebutuhan pasar kerja. Dunia industri berkembang dengan cepat, terutama di era digital dan revolusi industri 4.0. Namun, program pendidikan di banyak SMK sering kali tidak mengikuti perkembangan ini. Akibatnya, lulusan SMK justru kesulitan mencari pekerjaan yang relevan.

Dampak dari Pengangguran

Tingginya angka pengangguran memiliki hubungan erat dengan dampak yang tidak main-main. Dampaknya tidak main-main, mulai dari meningkatnya judi online, utang pinjaman online yang meroket, hingga angka kriminalitas yang tinggi. Berikut beberapa dampaknya:

1. Judi Online Meroket

Menurut data dari PPATK, Jawa Barat mencatatkan rekor sebagai provinsi dengan aktivitas judi online tertinggi di Indonesia. Total transaksinya mencapai Rp3,8 triliun, dan ada sekitar 553.644 orang yang terlibat. Tingginya angka ini menunjukkan bahwa banyak orang mencoba mencari penghasilan instan lewat jalan pintas, meski risikonya besar. Dengan tekanan ekonomi dan minimnya pekerjaan, judi online jadi pilihan bagi sebagian orang yang terdesak.

2. Utang Pinjol Membengkak

Laporan dari OJK menyebut Jawa Barat sebagai provinsi dengan utang pinjaman online terbesar di Indonesia, mencapai Rp19,38 triliun. Banyak masyarakat terjebak dalam pinjaman online karena kebutuhan mendesak. Sayangnya, bunga tinggi dan cara penagihan yang kasar sering kali membuat mereka makin terpuruk. Kondisi ini jadi gambaran nyata betapa sulitnya orang memenuhi kebutuhan hidup saat lapangan kerja terbatas.

3. Tingginya Kriminalitas

Data dari Polda Jawa Barat mencatat, ada 22.058 kasus tindak pidana sepanjang tahun 2024. Tingginya angka kriminalitas ini erat kaitannya dengan pengangguran. Banyak orang yang putus asa dan akhirnya mengambil jalan pintas seperti mencuri atau melakukan penipuan demi bertahan hidup. Tekanan ekonomi sering kali memicu tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Harapan yang Belum Padam

Harapan itu masih ada. Jawa Barat memiliki segalanya untuk bangkit. Mengingat tingkat pengangguran dari tahun ke tahun mengalami tren positif. Indeks pembangunan manusia di Jawa Barat juga mengalami kenaikan signifikan. Hal ini menjadi kesempatan emas dan jangan disia-siakan. Setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat sinergi antara pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dunia kerja. Kurikulum di sekolah dan perguruan tinggi harus relevan dengan kebutuhan industri. Program pelatihan berbasis teknologi juga harus diperluas, mengingat kita sedang berada di era revolusi industri 4.0.

Kedua, sektor UMKM di Jawa Barat harus didorong lebih kuat lagi. Dengan populasi yang besar, ada potensi pasar lokal yang sangat besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis usaha kecil dan menengah. Pemerintah daerah harus lebih aktif memberikan pendampingan, akses modal, dan pelatihan untuk pelaku UMKM agar mereka dapat berkembang dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Ketiga, potensi pariwisata Jawa Barat yang luar biasa juga bisa menjadi solusi. Dari keindahan alam Puncak hingga kehangatan budaya Sunda, sektor ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang melibatkan masyarakat setempat. Dengan pengelolaan yang baik, pariwisata bisa menciptakan banyak peluang kerja, mulai dari sektor transportasi, perhotelan, hingga kuliner.

Keempat, pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih pada perlindungan hak-hak pekerja, memastikan perusahaan mematuhi ketentuan ketenagakerjaan yang ada, serta memperkuat kebijakan yang dapat memberikan rasa aman dan stabil bagi tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan yang melanggar hak pekerja, serta memberikan insentif bagi perusahaan yang memberikan lapangan pekerjaan yang layak dan sesuai dengan standar ketenagakerjaan.

Terakhir, kolaborasi adalah kunci. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menghadapi masalah ini. Dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bergandengan tangan untuk menciptakan solusi yang nyata. Sebab, pengangguran bukan hanya angka di atas kertas, melainkan realitas yang memengaruhi kehidupan jutaan orang.

Jika semua pihak bergerak bersama, bukan tidak mungkin “provinsi dengan angka pengangguran tertinggi” berubah menjadi “provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi.” Mari kita mulai langkah kecil untuk perubahan besar. Sebab, di balik angka-angka itu, ada manusia, ada kehidupan, dan ada harapan yang harus terus dijaga.

Bandung, 9 Januari 2024

*) Penulis merupakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Periode 2024-2029. (**)