News

CJH Masuk Asrama Haji Mulai 1 Mei, Simak Jadwal Perjalanan Haji 2025 yang Diumumkan Kemenag Ini

Radar Bandung - 11/01/2025, 21:46 WIB
Azam Munawar
Azam Munawar
Tim Redaksi
CJH Masuk Asrama Haji Mulai 1 Mei, Simak Jadwal Perjalanan Haji 2025 yang Diumumkan Kemenag Ini

RADARBANDUNG.ID, JAKARTABiaya haji 2025 sudah ditetapkan.

CJH Masuk Asrama Haji Mulai 1 Mei, Simak Jadwal Perjalanan Haji 2025 yang Diumumkan Kemenag Ini

Logo Kemenag RI. Foto : Dok.Kemenag RI. Sementara itu, foto atas, Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Foto : Royyan/JawaPos.com

Rata-rata biaya tanggungan jemaah haji 2025 Rp 55,43 juta per orang.

Kementerian Agama (Kemenag) diminta mulai sosialisasi pelunasan haji 2025.

Baca Juga : Masih Ada 400 Ribuan Tenaga Non-ASN Belum Terserap Seleksi PPPK, Ini Pernyataan Lengkap Men PAN-RB Rini Widyantini

Hal itu penting untuk mengantisipasi calon jemaah haji (CJH) yang tidak bisa melunasi karena terkendala masalah finansial.

Pesan tersebut disampaikan Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan. Dia mengatakan, saat ini CJH sudah mengetahui perkiraan biaya haji.

Baca Juga : Aktivitas Pencarian Koin Virtual Sebabkan Kerusakan di Taman Tegallega Kota Bandung, Ini Penampakannya

Termasuk jadwal pemberangkatan. ”Mungkin kurang empat atau lima bulan lagi (berangkat haji),” katanya Kamis (9/1/2025).

Nah, sambil menunggu dibukanya masa pelunasan biaya haji secara resmi, Amirsyah meminta Kemenag segera sosialisasi.

Baca Juga : Waduh, Duel di Jalan Cilandak Sukasari Kota Bandung, Dipicu Masalah Istri Digoda, Berakhir Damai, Ini Penjelasan Polsek Sukasari dan Polrestabes Bandung

Bahkan, Kemenag seharusnya sudah bisa membuka akses kepada CJH untuk mulai melunasi biaya haji secara bertahap. Sambil menunggu masa pelunasan secara resmi dibuka.

Menurut Amirsyah, upaya tersebut bisa meringankan CJH. Sebab, dengan dibukanya pelunasan secara bertahap, mereka tidak harus menyerahkan uang dalam jumlah besar. Apalagi, sebentar lagi masuk bulan puasa, kemudian Lebaran. Dikhawatirkan uang masyarakat terpakai untuk keperluan lain. Amirsyah mengatakan, pelunasan bertahap bisa dibuka untuk CJH yang berangkatnya masih beberapa tahun lagi.

Menurut dia, salah satu syarat ibadah haji adalah istitaah atau mampu. Termasuk mampu dalam hal finansial. Dia menyinggung potensi CJH yang berutang untuk melunasi biaya haji. ”Kita lihat dulu, berutangnya itu dia akan sanggup membayar atau tidak,” katanya. Jika tidak ada jaminan sanggup melunasi, kewajiban hajinya gugur.

CJH yang bersangkutan bisa mengajukan penundaan pemberangkatan untuk tahun berikutnya. Atau dengan alasan khusus dan mendesak, CJH bisa saja menarik setoran awal ongkos haji sekaligus membatalkan porsi hajinya. Untuk kasus seperti ini, dia meminta Kemenag dengan cermat melihat alasannya.

Terkait dengan masa pelunasan biaya haji, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan sampai saat ini belum dibuka. Setelah pengesahan biaya haji, akan disusul pengesahan keputusan presiden (keppres) soal biaya haji. Keppres itu akan mencantumkan biaya haji untuk masing-masing embarkasi. ”(Pelunasan) sesegera mungkin setelah keppres keluar,” katanya.

Sementara itu, Kemenag secara resmi sudah mengeluarkan rencana perjalanan haji (RPH) 2025. Seperti biasa, jemaah masuk asrama haji mulai 1 Mei. Sehari berikutnya, jemaah mulai diterbangkan ke Arab Saudi. Untuk gelombang pertama, rutenya dari Indonesia menuju Madinah. Lalu, gelombang kedua mengambil rute Indonesia–Jeddah.

Proses pemberangkatan haji berakhir pada 31 Mei. Pertimbangannya, pemerintah Saudi memberlakukan closing date bandara Jeddah pada 31 Mei pukul 24.00 waktu setempat. Puncak ibadah haji, yaitu wukuf di Arafah, dilaksanakan pada 5 Juni. Berikutnya, jemaah mulai berada di Mina untuk mabit dan melontar jumrah hingga 9 Juni.

Pemulangan jemaah menuju tanah air dimulai pada 11 Juni dari Jeddah untuk gelombang pertama. Pemulangan gelombang kedua dari Madinah dilaksanakan mulai 26 Juni. Proses pemulangan jemaah berlangsung sampai 11 Juli.

Menag Nasaruddin Umar mengatakan, persiapan haji sudah berjalan sejak beberapa waktu lalu. Termasuk negosiasi akomodasi di Makkah maupun Madinah. Imam besar Masjid Istiqlal itu berjanji berusaha sebaik mungkin untuk melayani jemaah haji tahun ini.

Dia menyatakan akan terus bernegosiasi dengan pihak syarikah. Mereka adalah perusahaan swasta di Saudi yang menjadi pihak ketiga dalam melayani jemaah haji. Negosiasi itu dilakukan agar para syirkah mampu memberikan yang terbaik bagi jemaah. ”Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk melobi para syirkah agar melayani jemaah sebaik-baiknya,” kata Nasaruddin. (wan/c19/oni/jawa pos)

 


Terkait Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola
Nasional
Badan Bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi ke BPK untuk Perkuat Tata Kelola

  RADARBANDUNG.id –  Dalam rangka memperkuat tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Badan Bank Tanah secara resmi menyerahkan Pedoman Akuntansi Badan Bank Tanah kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan ini dilangsungkan pada Rabu (30/7/2025) di Aula MM Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung. Penyerahan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam upaya mendorong […]

Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah
Nasional
Pakar Pendidikan Soroti Kasus Perundungan Siswa SMP di Blitar, jadi Bukti Gagalnya Pengawasan Sekolah

RADARBANDUNG.ID, BLITAR – Dalam beberapa terakhir ini, rakyat Indonesia dihebohkan dengan aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar saat Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Video aksi perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar viral di media sosial. Pengalaman kelabu perundungan di SMP Negeri 3 Doko, Kabupaten Blitar ini dialami oleh WV, 12 […]

Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi
Nasional
Mahfud MD Ingatkan Menteri dan Wamen yang Merangkap Jabatan Komisaris Bisa Penuhi Unsur Korupsi

RADARBANDUNG.id – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan bahaya rangkap jabatan menteri atau wakil menteri (wamen) dengan jabatan sebagai komisaris. Menurutnya, kondisi ini bisa melanggar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Mahfud meminta agar pemerintah tidak mengabaikan putusan MK tentang larangan wamen menjabat komisaris karena jabatan di kabinet bersifat politik. Pasalnya, putusan MK bersifat […]

KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan
Nasional
KPK Menduga Ridwan Kamil Samarkan Kepemilikan Kendaraan Royal Enfield dan Mercy Pakai Nama Karyawan

RADARBANDUNG.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyamarkan kepemilikan sejumlah kendaraan dengan cara mengatasnamakan pegawainya. Hal ini diketahui setelah penyidik KPK menyita kendaraan yang diduga terkait tindak pidana korupsi pengadaan iklan pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). “Kalau tidak salah itu ajudannya atau pegawainya, gitu ya. […]

location_on Mendapatkan lokasi...
RadarBandung AI Radar Bandung Jelajahi fitur berita terbaru dengan AI
👋 Cobalah demo eksperimental yang menampilkan fitur AI terkini dari Radar Bandung.