RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menekankan pentingnya integritas dalam sistem pendidikan tinggi, terutama di perguruan tinggi swasta (PTS). Dalam acara di Aula Barat ITB, Bandung, Senin (20/1), Bey mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik pendidikan yang tidak sesuai aturan.
Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, memberikan arahan tegas terkait pentingnya integritas di dunia pendidikan tinggi saat acara di Aula Barat ITB, Bandung, Senin (20/1). Foto Atas. Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menjelaskan langkah tegas pemerintah dalam menangani kampus yang melanggar aturan akademik untuk menjaga kualitas pendidikan di Indonesia.
Foto-Foto. Diwan Sapta Nurmawan/Radar Bandung
Bey mengkritisi adanya mahasiswa yang hanya menghadiri kuliah beberapa hari dalam seminggu namun tetap lulus. Bey menegaskan bahwa mahasiswa sejati harus mencari ilmu dengan serius, bukan mengandalkan cara instan.
“Kalau jadi mahasiswa, cari ilmu yang benar. Memang harus ada pengorbanan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Jangan mencari cara-cara instan, itu merugikan semua pihak, termasuk mahasiswa yang benar-benar kuliah dan institusi yang ingin memberikan pendidikan terbaik,” ujar Bey.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Satryo Soemantri Brodjonegoro, turut menanggapi isu terkait kampus di Bandung yang ijazah lulusannya dianulir. Satryo menegaskan perguruan tinggi yang meluluskan mahasiswa tanpa memenuhi aturan akademik akan dikenakan sanksi tegas.
“LLDIKTI sudah memproses kasus tersebut. Mahasiswa yang tidak memenuhi aturan harus mengulang. Kalau kampus melanggar aturan berkali-kali, kami tidak segan untuk menutupnya,” kata Satryo.
Satryo juga menyatakan mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan akademik, tetapi terkena dampak kesalahan kampus, tidak perlu mengulang. “Kalau kesalahan ada di pihak kampus, mahasiswa harus dimaafkan. Namun, kampus harus bertanggung jawab penuh,” tegasnya.
Selain sanksi akademik, perguruan tinggi yang melanggar aturan dapat dikenakan sanksi legal. Namun, Satryo menjelaskan sanksi pidana tidak menjadi fokus utama. “Sanksinya lebih kepada legalitas karena tindakan tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku,” tambahnya.
Satryo juga menjelaskan mengapa penindakan baru dilakukan sekarang. “Dengan jumlah kampus lebih dari 4.000, tidak mungkin semuanya diawasi secara langsung. Biasanya tindakan diambil setelah ada laporan dari masyarakat. Jika terbukti, kami akan bertindak tegas,” ujar Satryo.
Baik Bey maupun Satryo berharap agar semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, menjaga integritas dan kualitas pendidikan. Pemerintah mengajak masyarakat dan mahasiswa untuk melaporkan jika menemukan indikasi pelanggaran di dunia pendidikan.
“Ini tanggung jawab bersama. Pendidikan adalah pondasi masa depan, dan semua pihak harus serius membenahinya,” tutup Bey.(cr1)
