RADARBANDUNG.id, BANDUNG – DPRD Kota Bandung meminta Penjabat (Pj) Walikota Bandung, A Koswara mengedepankan etika dengan tidak melakukan pergantian kepala dinas.
Hal ini menjadi krusial lantaran pelantikan walikota-wakil walikota Bandung terpilih tinggal menghitung hari.
Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan mengaku menerima informasi jika penjabat wali kota akan mengganti sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Baca Juga: Warga Ciburuy Bandung Barat Digegerkan Babi Hutan Liar Masuk Pemukiman
“Saya mendapat informasi, usulan pergantian kepala dinas sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya, saat dihubungi, Rabu (22/1/2025).
Heri berpandangan apa yang dilakukan penjabat walikota tidak elok mengingat pelantikan pejabat definitif segera digelar. Dia menilai ini telah keluar dari etika moral dan etika politik.
Secara hitungan waktu pun penjabat walikota tidak mungkin efektif dalam memberi arahan kepada kepala dinas yang baru dilantiknya.
“Oleh karena itu, pergantian kepala dinas ini terkesan mengada-ada karena tidak ada substansinya. Karena nantinya yang akan menggunakan kepala dinas itu ya wali kota terpilih yang sudah dilantik. Pj kan tinggal beberapa hari lagi akan selesai jabatannya. Jadi tidak ada esensinya,” tegasnya.
Bila memang kebijakan itu dilakukan, Heri melihat hal ini bakal membebani walikota terpilih.
Terlebih jika pergantian dilakukan tak berdasarkan kompetensi. Maka itu, pihaknya mengingatkan agar penjabat walikota harus menahan diri dengan tidak melakukan pergantian kepala dinas maupun pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
“Jadi harusnya Pj walikota menghargai walikota terpilih dengan tidak melakukan pergantian kepala dinas di saat walikota dan wakil walikota Bandung terpilih segera dilantik. Kalaupun harus diganti, biarkan nanti dilakukan oleh walikota definitif,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Muhammad Farhan-Erwin terpilih menjadi walikota dan wakil walikota Bandung pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Berdasar rencana, keduanya bakal dilantik 10 Februari 2025. (arh)
