RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Wakil Ketua Komisi 1, DPRD Kota Bandung Erick Darmajaya berharap kegaduhan terkait mutasi jabatan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkot Bandung yang menuai polemik di kalangan legislator Kota Bandung ditindaklanjuti melalui langkah koordinasi secara transparan.
“Kami menyoroti yang terjadi di Pemkot Bandung itu bisa ditindaklanjuti lewat koordinasi dan transparansi antar lembaga,” kata Erick saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (22/1/ 2025).
Dia mengatakan, melalui Komisi 1 DPRD Kota Bandung akan terus mencermati perkembangan mutasi jabatan ASN oleh Pj Walikota Bandung A. Koswara yang menuai protes di lingkungan legislator Kota Bandung tersebut.
Baca Juga: Wujudkan lingkungan Sehat, ASN DPRD Kota Bandung Ikut Partisipasi Program Jumat Bersih
“Apa pun yang akan dilakukan Pj Walikota tentu saja itu ranah dari eksekutif, kendati demikian sehubungan sudah ada walikota terpilih maka DPRD akan mencermati dan menindaklanjutinya di tingkat komisi,” ujarnya.
Menyoal langkah Pj Walikota Bandung itu, Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Bandung ini menyebut bahwa keputusan untuk mengevaluasi sikap walikota tidak terlepas dari masukan yang diberikan para anggota dewan terutama Komisi meskipun putusan itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pj Wali Kota Bandung A. Koswara.
“Terkait apakah terus dilanjutkan atau tidak itu hak prerogatif Pj Walikota,” kata dia.
Baca Juga: Lantik Pengurus Kadin Jabar, Arsjad Rasjid Berikan Pesan Penting
Sebelumnya, Ketua Tim Transisi Walikota Bandung terpilih yang juga politisi Partai Nasdem Heri Heryawan dan Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bandung, Abdul Rozak, telah melontarkan kritik tajam, pada sikap Pj Walikota Bandung soal mutasi jabatan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Sikap yang dilontarkan meminta Pj Walikota Bandung lebih mengedepankan komunikasi dan koordinasi pada mutasi para pejabat Pemkot Bandung.
Ada juga sejumlah kalangan dewan yang menyoroti persoalan tersebut dengan mempertimbangkan banyak kekosongan jabatan dilingkungan pemerintah kota Bandung.
Baca Juga: Dinamika Cuaca dan Iklim Bandung Raya Waspadai Hujan dan Angin Kencang di Musim Hujan
Namun kegaduhan rotasi mutasi tersebut dipicu oleh adanya anggapan tidak dibangunnya koordinasi antara Pj Walikota dengan Walikota Bandung terpilih. Sehingga mutasi dan rotasi yang merupakan hal biasa di suatu instansi menjadi sorotan.
“Untuk diklarifikasi, sudah saya sampaikan kepada pihak eksekutif, DPRD Kota Bandung tidak pernah merekomendasi siapa-siapa. Yang ada, Pemkot Bandung, dalam melakukan mutasi atau rotasi, benar-benar kebijakan-kebijakannya memang tidak menimbulkan kegaduhan dan tidak keluar dari koridor aturan perundangan yang berlaku,” pungkas Erick Darmajaya. (arh)
