RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan pemerintah memberikan harapan besar bagi masyarakat.
Program Cek Kesehatan Gratis ini diharapkan tidak hanya mendeteksi penyakit secara dini, namun ada tindak lanjut atas penyakit itu.
Founder dan CEO CISDI Diah Samiarsih mengapresiasi pemerintah yang menargetkan 80 persen dari populasi dapat mengikuti Cek Kesehatan Gratis.
“Critical point-nya saat follow up,” kata Diah.
Baca Juga : Dua Pencuri Rel Kereta Api di Subang Diringkus Polisi, Dua Lagi Masih Buron
Maksudnya, ketika hasil CKG menunjukkan masyarakat berpotensi sakit atau malah sudah mengidap suatu penyakit, maka bagaimana tindak lanjutnya.
Dia menyarankan agar ada koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
Sebab, masyarakat yang terdeteksi sakit pasca CKG dan sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan bisa melanjutkan pengobatan.
Ini sejalan dengan tujuan CKG yang ingin mendeteksi penyakit sedini mungkin untuk diobati dan harga pengobatannya menjadi lebih murah.
Baca Juga : Konsisten Melayani UMKM, BRI Cetak Laba Rp60,64 Triliun
“Misalnya tuberkulosis, tidak perlu antibiotik tingkat tinggi,” ungkapnya.
Ada kemungkinan CKG membuat ledakan penyakit karena terdeteksi.
Namun, Diah menyebutkan tidak perlu khawatir karena dampak jangka panjangnya jauh lebih baik.
Baca Juga : Dengan Program MLT BPJS Ketenagakerjaan, Punya Rumah Bukan Lagi Impian
Mungkin rumah sakit akan lebih banyak pasien rujukan.
Dia menyarankan untuk menjalankan sistem rujukan yang baik.
Tidak hanya rujukan ke atas (faskes tingkat pertama ke faskes lanjutan), tapi juga rujuk balik.
Masih sporadis
“Memang sistem ini masih sporadis,” ucapnya.
CKG juga menjadi keuntungan bagi pemerintah.
Sebab, pemerintah dapat memperoleh data gambaran kondisi kesehatan masyarakat. Menurutnya, data ini bisa jadi pijakan untuk menentukan anggaran preventif hingga pengobatan.
BPJS Kesehatan siap tanggung masyarakat berobat berdasar hasil CKG
“Anggaran BPJS Kesehatan bisa diperkirakan mana yang tinggi. Obat-obatan juga bisa disesuaikan dengan penyakit yang paling banyak,” katanya.
Sementara itu, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan kesiapannya untuk menanggung masyarakat yang butuh berobat berdasar hasil CKG.
Dia mengakui ada kemungkinan lonjakan rujukan peserta JKN.
Asal peserta BPJS Kesehatan
“Kalau dia peserta BPJS Kesehatan, tentu kami biayai,” katanya.
Di lain sisi, program CKG juga memberikan beban tambahan bagi tenaga kesehatan di puskemas.
Kepala Puskesmas Tanah Abang dr Ovi Norfiana menyebutkan telah mengatur tenaga kesehatan yang terlibat.
Perlu manejemen untuk mengatur
“Setiap hari ada 10 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, dan bidan,” ucapnya.
Ovi mengungkapkan, perlu manejemen untuk mengatur.
Petugas CKG akan ada di sif pagi.
“Sistem penjadwalan sudah terorganisir dengan baik,” ungkapnya. (lyn/oni/jawa pos)
