RADARBANDUNG.id- Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Sestama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, Ph.D meyakini Grand Design Pembangunan Kependudukan sebagai cara untuk memanfaatkan bonus demografi di Indonesia.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan “Penyelarasan Program Prioritas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pembangunan Keluarga Menuju Jawa Barat Istimewa,” di Aula Unikom Bandung, pada Kamis (13/2/2025).
“Mengapa kita perlu untuk mencapai Indonesia Emas 2045? Ini agar bangsa Indonesia bisa berdiri secara sejajar dengan bangsa lain yang telah maju,” ujarnya.
Prof. Budi yang pernah menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Diponegoro mengatakan, bonus demografi terjadi saat jumlah penduduk usia produktif mendominasi struktur kependudukan. Bonus demografi, tidak otomatis akan mendatangkan manfaat. Namun, harus ada upaya sungguh-sungguh agar bonus termanfaatkan.
“Kuncinya ada pada perencanaan pembangunan berbasis kependudukan,” ucapnya.
Ia kemudian menjelaskan tantangan struktur kependudukan dalam bonus demografi. Kenyataannya, dari 190 juta penduduk usia produkif, hanya 61 juta yang memiliki NPWP/NIK. Hanya 30 persen usia produktif berkontribusi secara fiskal pada pembangunan negara. Sedangkan sisanya, 130 juta adalah beban dan menumpang pada 61 juta yang produktif.
Masalah ini relevan dengan kondisi Jawa Barat. Jawa Barat merupakan gambaran sahih pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disampaikan Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, DR. dr. Dodo Suhendar, MM.
Dodo menyebut bahwa 17.8 persen penduduk Indonesia ada di Jawa Barat, demikian pula masalah-masalah di lingkup pembangunan keluarga sebagai dampaknya. Ada 3 juta pengangguran, angkanya hingga 6.75 persen. Angka kemiskinan cukup tinggi, 7.08 persen, sementara dengan angka IPM 74.92 Jawa Barat menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah.
Kegiatan yang mengundang para pemangku kebijakan di bidang pembangunan keluarga di tingkat provinsi dan 27 kabupaten/ kota di Jawa Barat ini membahas pula isu-isu seputar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jawa Barat.
Wakil Menteri PPA, Veronica Tan yang hadir secara daring dalam kegiatan ini menyoroti berbagai masalah seputar isu keluarga yang ada di Jawa Barat, seperti angka pernikahan anak terbanyak dan perceraian tertinggi.
“Isu-isu perempuan dan anak dalam pembangunan, mesti lebih responsif pada kesetaraan gender. Indeks pembangunan gender sebagai indikatornya harus terus didorong agar lebih banyak melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan,” ujar Veronica.
Veronica menegaskan, pembangunan harus mampu menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kuncinya adalah pengasuhan dalam keluarga. Harus dibuat ruang-ruang bersama untuk kolaborasi di antara pemerintah pusat dan daerah, berfokus pada pembangunan keluarga yang ramah perempuan dan anak.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, dr. Siska Gerfianti, SP.DLP., MH.Kes, sebagai penyelenggara kegiatan berharap kegiatan ini bisa menjadi bagian strategis dari perencanaan pembangunan di Jawa Barat.
Ia mengatakan bahwa keterlibatan seluruh sektor menjadi penting, terutama perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang bersinergi dengan pemangku kebijakan di tingkat pusat. “Kami berharap isu-isu seputar pembangunan keluarga ini dapat diselesaikan bersama demi Jawa Barat Istimewa,” tuturnya. (*/sol)
