RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung kembali menegaskan komitmennya pencegahan pemberantasan korupsi gelar Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Bandung Tahun 2025. Koordinasi dilakukan secara daring, Kamis (20/2/2025) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), langkah awal penting membangun pemerintahan bersih.
Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain menyatakan koordinasi langkah awal penting membangun pemerintahan bersih, seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dilibatkan koordinasi bersama KPK.
“Langkah awal tegas komitmen Pemkot pencegahan dan pemberantasan korupsi di Kota Bandung, ciptakan lingkungan pemerintahan bersih,” tegas Iskandar, Kamis (20/2/2025).
Iskandar menyampaikan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Kota Bandung 2024, mencakup Perencanaan 100 persen, Penganggaran 93,16 persen, Pengawasan APIP 83,60 persen, Pengadaan Barang dan Jasa 93,16 persen. Nilai MCP Kota Bandung sempat mengalami penurunan dari 92 tahun 2022 menjadi 82 tahun 2023, akhirnya meningkat kembali menjadi 90 tahun 2024.
“Pemkot menargetkan nilai 92 tahun 2025, minimal bisa kembali mencapai, mudah-mudahan bisa lebih tinggi,” ujarnya.
Iskandar menjelaskan perencanaan Kota Bandung tahun 2025 telah dirancang secara terpadu, konsisten, dan akuntabel guna mendukung pembangunan efektif dan transparan. Pengawasan internal, capaian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan APIP Tahun Anggaran 2013 sampai 2024 mencapai 91,02 persen, menunjukkan peningkatan tata kelola pemerintahan.
Menurut Iskandar Pemkot Bandung menetapkan sejumlah program prioritas Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) tahun 2025. Program difokuskan proyek strategis dan prioritas daerah, efisiensi penggunaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi berlaku. Inovasi PBJ terus dikembangkan, mencakup digitalisasi dan transparansi, optimalisasi penggunaan e-Katalog serta tender cepat, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mendukung produk lokal, kolaborasi UMKM dan startup.
Iskandar menambahkan Pemkot Bandung terus mendukung semua arahan KPK guna mencegah terulangnya kasus korupsi masa lalu, adanya koordinasi kuat bersama KPK dan komitmen penuh seluruh aparatur sipil negara (ASN), tata kelola pemerintahan bersih, transparan, bebas korupsi dapat terwujud.
Baca juga: Kerap Diterjang Korupsi, Farhan Dinilai Harus Berani Benahi Pemkot Bandung
Kasatgas Korsupgah Wilayah II KPK, Arief Nurcahyo menegaskan komitmen kepala daerah faktor utama wujudkan pemerintahan bebas korupsi. Koordinasi momen penting memperkuat sinergi antara KPK dan Pemkot Bandung.
“Pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada regulasi, komitmen nyata pimpinan daerah, tidak ada lagi praktik korupsi lingkungan Pemkot Bandung, Bandung semakin bersih dan bebas dari tindakan koruptif,” tegas Arief.
Arief menjelaskan bagian upaya pencegahan, KPK mengembangkan sistem pelaporan bernama Monitoring Center for Prevention (MCP), mencakup delapan area intervensi utama. Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Tata Kelola Keuangan.
“Bukti konkret implementasi program pencegahan, kembalinya aset Kebun Binatang Bandung ke Pemkot Bandung, hasil kerja sama yang baik antara pemerintah daerah dan KPK,” ungkap Arief.
Arief menambahkan Inspektorat Kota Bandung lembaga pengawas internal terus diperkuat pastikan tata kelola pemerintahan berjalan lebih transparan dan akuntabel. Penguatan Inspektorat terus ditingkatkan agar mampu mengawal delapan area intervensi secara optimal. Sinergi semakin kuat Pemkot Bandung dan KPK, pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif.
“Melalui berbagai inisiatif dan komitmen yang telah dicanangkan, Pemkot Bandung berupaya menciptakan lingkungan pemerintahan semakin transparan, akuntabel, bebas dari praktik korupsi,” pungkas Arief.(dsn)
