RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat masih menunggu hasil akhir kepastian kebijakan terkait Kebijakan Energi Nasional (KEN) sebagai dasar dan acuan utama penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Kebijakan sejalan dengan KEN dan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) menjadi pedoman utama kebijakan energi tingkat nasional maupun daerah. Acuan penting perumusan RUED, dokumen final yang menjadi rujukan utama penyusunan RUED belum tersedia. Kebijakan sangat mendesak agar tidak terjadi perubahan mendadak yang dapat menghambat proses penyusunan RUED tingkat provinsi.
Ketua Pansus III DPRD Provinsi Jawa Barat, Junaedi menegaskan pentingnya kepastian regulasi KEN saat melakukan kunjungan kerja Komisi XII DPR RI pada Kamis (20/2/2025). Regulasi KEN berperan sebagai model utama penyusunan kebijakan energi daerah, sehingga menjadi acuan penting perumusan RUED. Dokumen final yang menjadi rujukan utama penyusunan RUED belum tersedia, berdasarkan informasi hasil akhir proses finalisasi penetapan KEN masih berlangsung.
Baca juga: Pansus 5 DPRD Kota Bandung Matangkan Raperda Tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Perempuan
“Memastikan apakah informasi terkait finalisasi benar adanya. Jika benar langkah maju meskipun belum diputuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, apabila substansinya sudah disepakati dengan DPR RI, khususnya komisi yang berwenang, maka itu dapat menjadi patokan dalam merancang ketentuan Raperda RUED Jawa Barat,” ungkap Junaedi usai kunjungan kerja, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Baca juga: Regulasi Berubah, Pansus 4 DPRD Kota Bandung Tinjau Ulang Raperda Pembentukan BPBD
Junaedi menekankan kepastian kebijakan sangat mendesak agar tidak terjadi perubahan mendadak yang dapat menghambat proses penyusunan RUED tingkat provinsi. Kejelasan regulasi sangat diperlukan agar Jawa Barat memiliki pedoman konkret menyusun strategi transisi energi berkelanjutan serta dapat mendukung upaya pengelolaan energi efisien dan ramah lingkungan.
“Harapan dan akan terus mengawal perkembangan kebijakan agar RUED Jawa Barat segera ditetapkan, kebijakan menjadi pedoman dalam pengelolaan energi yang berkelanjutan demi kemajuan daerah,” pungkas Junaedi.(dsn)
