RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan seluruh kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret diagendakan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kegiatan retret bagian upaya pemerintah bekali para pemimpin daerah dengan wawasan lebih luas mengenai tata kelola pemerintahan, memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah. Retret dijadwalkan berlangsung 21 hingga 28 Februari 2025 Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.
Menurut Dedi tidak ada alasan bagi kepala daerah wilayah kabupaten/kota Jawa Barat membatalkan keikutsertaannya dalam kegiatan retret, pejabat pemerintahan, para kepala daerah harus tunduk dan patuh terhadap sistem yang berlaku. Retret bukan hanya sekadar forum pertemuan biasa, agenda resmi meningkatkan profesionalisme kepala daerah menjalankan tugas pemimpin masyarakat dan administrator wilayah.
“Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan,” ujar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi usai menghadiri serah terima jabatan di Kota Bandung, Jumat (21/2/2025).
Baca juga: Dedi Soroti Alokasi Anggaran, Pastikan Fokus pada Kepentingan Publik
Dedi menegaskan mengikuti kebijakan pemerintah pusat bagian kewajiban yang melekat pada jabatan kepala daerah, melalui retret kepala daerah memiliki keselarasan visi dan misi dengan pemerintahan pusat, berbagai program pembangunan dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyatakan seluruh kepala daerah Jawa Barat telah dipastikan akan mengikuti kegiatan retret.
“Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau daerah. Kepala daerah se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya.
Dedi menegaskan tidak ada pengecualian pelaksanaan retret dan seluruh kepala daerah Jawa Barat telah berkomitmen untuk hadir. Kegiatan penting momentum pembelajaran bersama serta peningkatan kualitas kepemimpinan daerah mendukung agenda pembangunan nasional.
Dedi menjelaskan retret diisi berbagai kegiatan telah dirancang memberikan manfaat maksimal bagi para peserta. Rangkaian agenda dimulai dengan olahraga pagi bagian disiplin dan menjaga kebugaran fisik para kepala daerah. Sesi pembekalan berlangsung sejak siang hingga malam hari menghadirkan narasumber berbagai bidang. Beberapa materi retret mencakup visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi, tugas dan fungsi kepala daerah dalam sistem pemerintahan. Materi disusun secara khusus agar kepala daerah memiliki pemahaman mendalam mengenai berbagai tantangan dan solusi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Baca juga: Rapat Paripurna DPRD Jabar, Visi dan Komitmen Gubernur Jabar
Dedi Mulyadi mengungkapkan bersama sejumlah bupati dan wali kota seluruh Jawa Barat bertolak ke Magelang menggunakan pesawat milik TNI Angkatan Udara melalui Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung. Penggunaan sarana transportasi bentuk efisiensi dan efektivitas memastikan seluruh peserta tiba tepat waktu serta menunjukkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan negara, kepala daerah dapat fokus mengikuti kegiatan retret tanpa perlu khawatir mengenai logistik perjalanan.
Dedi menegaskan keberangkatannya ke Magelang tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, baik untuk biaya perjalanan maupun selama berada di lokasi retret, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran pemerintah.
“Saya berangkat ke sana tidak menggunakan dana Pemda Provinsi Jabar, baik selama di sana maupun dari pemberangkatan,” ungkapnya.
Dedi menyampaikan kegiatan retret memperkuat pemahaman dan kesiapan para pemimpin daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan setelah dilantik. Retret dapat mempererat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah mewujudkan visi pembangunan nasional lebih baik. Pembekalan komprehensif, para kepala daerah memiliki wawasan lebih luas mengelola pemerintahan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, wujudkan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Retret wadah kepala daerah saling bertukar pengalaman, membangun jaringan kerja sama, memperkuat koordinasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan lebih baik.(dsn)
