RADARBANDUNG.ID, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan humas pemerintah tidak bisa lagi hanya berperan sebagai penyampai informasi. Era disrupsi digital dan maraknya disinformasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan melawan hoaks yang semakin masif.
“Tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Kita harus proaktif, membangun narasi yang solid dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal,” ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusdiklat Kemkomdigi, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Meutya menekankan sinergi antarhumas pemerintah bukan hanya sekadar kerja sama teknis, melainkan bagian dari strategi nasional dalam mengelola narasi publik.
“Tidak boleh membiarkan kebijakan pemerintah kalah oleh hoaks dan narasi liar yang dimainkan oleh segelintir pihak. Humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat,” tegasnya.
Meutya ibaratkan kerja humas seperti tim sepak bola, yang tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, akan kalah dalam pertarungan opini publik.
Meutya juga menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial. Berdasarkan survei Katadata Insight Center (2022), 73% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial. IDN Research Institute (2025) mencatat 43% Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan pola konsumsi informasi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Meutya akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang.
“Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. lawan bersama-sama,” tambahnya.
Mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan, Meutya menjelaskan teknologi komunikasi membawa dampak sosial dan budaya yang luas. Humas pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga harus menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
“Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan, kita harus menjadi pengarah percakapan,” ujarnya.
Meutya memberi apresiasi peran Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang telah menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
Meutya menegaskan sinergi antarhumas pemerintah harus diperkuat agar informasi tentang program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat tersampaikan secara efektif.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi menegaskan setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Baca juga: Investasi AWS Memberdayakan Masyarakat di Indonesia
“Komunikasi itu bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat,” ungkap Hasan Nasbi.
Meutya Hafid dan Hasan Nasbi sepakat sinergi yang kuat antarhumas pemerintah pusat dan daerah akan menciptakan ruang komunikasi publik yang lebih positif.
“Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar,” tegas Meutya.
Meutya Hafid mengajak seluruh humas pemerintah untuk bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis dalam menghadapi tantangan komunikasi digital.
“Humas pemerintah harus menjadi benteng utama melawan hoaks dan disinformasi. Kita harus memastikan setiap kebijakan pemerintah tidak hanya sampai ke masyarakat, tetapi juga dipahami dengan benar,” jelasnya.
Strategi komunikasi yang kuat dan terkoordinasi, pemerintah Meutya optimistis dapat mewujudkan ekosistem komunikasi yang kredibel, transparan, dan berdampak positif bagi masyarakat, menuju Indonesia Emas 2045.(dsn)
