MELANSIR.COM, SOREANG– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung secara resmi menjalin kemitraan strategis dengan PT Perhutani Alam Wisata (Palawi) Risorsis, anak perusahaan PT Perhutani, untuk mengelola jasa lingkungan hutan sekaligus mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan di wilayah tersebut.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna menyatakan, kolaborasi ini diharapkan mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai target Rp 2 triliun pada tahun 2025. Selain itu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan hutan dalam pengelolaan sektor pariwisata berkelanjutan.
“Kerja sama ini bukan semata untuk kepentingan pemerintah daerah, tetapi juga untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bandung memiliki banyak destinasi wisata, tetapi kontribusi sektor ini terhadap kas daerah masih tergolong rendah karena banyak yang belum patuh dalam membayar pajak,” ujar Bupati yang akrab dipanggil Kang DS ini, Rabu (5/3).
Menurutnya, Pemkab Bandung telah banyak berkontribusi dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan memperbaiki infrastruktur jalan menuju berbagai destinasi wisata.
“Saat ini, saya tengah berupaya menyelesaikan pembangunan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Bandung, termasuk akses ke tempat wisata. Targetnya dalam tiga tahun ke depan, seluruh jalan sudah dalam kondisi baik. Namun, tentunya saya berharap kerja sama dari para pengusaha wisata untuk memenuhi kewajiban pajak mereka, karena pembangunan ini menggunakan dana daerah,” tegasnya.
Sepanjang tahun 2024, jumlah kunjungan wisata ke Kabupaten Bandung tercatat hampir mencapai 7 juta orang. Namun, peningkatan jumlah wisatawan ini belum berbanding lurus dengan kontribusi terhadap PAD daerah.
“Dari hasil temuan BPK, ada potensi pendapatan daerah yang hilang sekitar Rp 200 miliar. Ini menjadi perhatian kami, sejalan dengan arahan Presiden untuk menertibkan perizinan usaha dan meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak,” ungkapnya.
Baca juga : Lestarikan lingkungan, PLN Bersama Perhutani Tanam 106.236 Pohon di Sekitar Proyek PLTA Upper Cisokan
Sebagai Wakil Ketua Umum Apkasi, Kang DS menegaskan, kerja sama ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem usaha wisata yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan memberikan fasilitas dan perlindungan kepada para pengelola wisata, diharapkan dampaknya akan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat Kabupaten Bandung.
“Jika akses menuju lokasi wisata rusak, tentu wisatawan enggan berkunjung. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk memperbaiki infrastruktur. Namun, saya juga berharap ada kesadaran dari para pelaku usaha untuk membayar pajak dan retribusi, serta menjaga lingkungan agar tetap lestari,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan, jika ada pihak yang tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian atau bahkan merusak lingkungan, Pemkab Bandung tidak akan segan mengambil tindakan tegas.
“Jika tidak dikelola dengan baik dan tidak ada komitmen, kami siap mengambil alih lahan tersebut. Saya sudah berdiskusi dengan Menteri ATR/BPN terkait hal ini. Namun, tentu kita berharap tidak perlu sampai ke tahap itu. Saya ingin kita semua bekerja sama menjaga lingkungan dan menaati regulasi yang ada. Apalagi, PT Palawi sebagai BUMN seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan hukum,” katanya.
Di sisi lain, Direktur Utama PT Palawi Risorsis, Tedi Sumarto, mengapresiasi dukungan yang telah diberikan Pemkab Bandung, khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata.
“Kami sangat berterima kasih atas perhatian besar dari Pak Bupati. Sejak beliau menjabat, akses jalan menuju tempat wisata jauh lebih baik dibanding sebelumnya,” ujar Tedi.
Ia menambahkan, perjanjian kerja sama ini menjadi langkah penting bagi PT Palawi, yang memiliki berbagai mitra pengelola wisata, untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.
“Kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan dalam kerja sama ini dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan di Kabupaten Bandung,” katanya.
Lebih lanjut, PT Palawi juga menegaskan dukungannya terhadap program Pemkab Bandung dalam mengoptimalkan potensi PAD dari sektor wisata.
“Kami siap berdiskusi lebih lanjut dengan Pemkab untuk menggali potensi PAD yang lebih besar. Namun, kami juga sepakat bahwa pemanfaatan hutan harus dilakukan dengan bijak. Hutan bisa dimanfaatkan, tetapi tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan karena dapat berujung pada bencana,” tutupnya. (kus)…
