RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Menjelang Hari Raya Iduladha 2025, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban. Langkah tersebut diwujudkan dengan menerjunkan ratusan petugas lintas institusi untuk melakukan pemeriksaan ketat terhadap hewan kurban yang akan dipasarkan.
Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP Kota Bandung, Wilsandi Saefuloh menyatakan upaya ini melibatkan lebih dari 90 orang petugas dari internal DKPP, ditambah relawan dari sejumlah institusi pendidikan dan organisasi profesi.
Wilsandi Saefuloh menjelaskan kolaborasi ini mencakup Persatuan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat 1, Program Studi Kedokteran Hewan Universitas Padjadjaran, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, serta dukungan teknologi dari Telkom University melalui aplikasi S-Selamat untuk pelabelan hewan sehat.
“Tim resmi akan mulai bergerak pada 15 Mei 2025. Mereka akan melakukan pemeriksaan antimortem, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih di seluruh pedagang hewan kurban di Kota Bandung,” ungkap Wilsandi saat ditemui, di Balai Kota Bandung, Senin (28/4/2025).
Menurutnya untuk memastikan pemeriksaan berlangsung optimal, wilayah Kota Bandung dibagi menjadi 30 kecamatan. Masing-masing kecamatan akan disisir oleh tim khusus, yang bekerja tanpa hari libur hingga satu hari sebelum Iduladha. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik hewan, kebugaran, serta ketiadaan gejala penyakit menular.
Selain itu, Wilsandi menambahkan tahun 2025 DKPP Kota Bandung kembali memperketat pengaturan lokasi penjualan hewan kurban. Melalui koordinasi dengan aparat kewilayahan, jumlah titik penjualan yang sebelumnya mencapai lebih dari 400 lokasi kini ditekan menjadi sekitar 200 titik. Upaya tersebut bertujuan untuk menjaga keteraturan kota serta memastikan hewan dijual di lokasi yang memenuhi aspek tata ruang.
“Setiap hewan kurban yang dinyatakan sehat akan diberi label khusus dengan barcode yang terhubung ke aplikasi S-Selamat. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengetahui riwayat pemeriksaan hewan yang akan dibeli, sehingga keamanan konsumen lebih terjamin,” jelasnya.
Sementara itu, Wilsandi pun menjelaskan untuk proses pemotongan, Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Bandung tetap membuka layanan secara gratis. Namun, mengingat tingginya permintaan, pedagang dan masyarakat diwajibkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) setempat guna mendapatkan jadwal pemotongan yang teratur.
Mengenai harga hewan kurban, Wilsandi menyebutkan, meskipun ada potensi kenaikan harga akibat faktor pasokan, namun diperkirakan tidak akan terlalu signifikan.
“Antusiasme masyarakat Kota Bandung untuk berkurban tetap tinggi, dan pasokan hewan sebagian besar masih berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Bali, serta daerah-daerah lain di Pulau Jawa,” pungkasnya.(dsn)