RADARBANDUNG.id- Kabupaten Bandung Barat (KBB) berupaya maksimal mewujudkan daerahnya untuk memperoleh predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama.
Kepala Bapelitbangda KBB, Eriska Hendrayana mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berupaya melengkapi dokumen sebagai penunjang penilaian dari Tim Verivikator KLA Tingkat Pusat.
“Hasil wawancara tadi (Tim Verifikator), hanya evidence (bukti) yang kita kurang. Pembuktian-pembuktian, baik secara dokumen maupun dari sisi anggaran,” katanya.
Ia menambahkan, sejauh ini dukungan dari sisi regulasi untuk dinyatakan sebagai KLA sudah mencukupi baik Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan Surat Keputusan (SK) Lainnya, dianggap sudah mencukupi.
“Hasil evaluasi tadi dari Tim Verifikator, Perda, Perbup maupun SK tidak secara eksplisit mengatur tentang Perlindungan Anak. Padahal itu sudah ada. Kelemahan kita tidak membahas hal ini di teknis,” jelasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, dalam kurun waktu beberapa hari ke depan pihaknya bakal melengkapi sejumlah dokumendokumen untuk melengkapi kekurangan persyaratan oleh tim Verifikator.
“Karena yang dibutuhkan hanya evidence saja. Kalau untuk gerakan, suda kita laksanakan,” katanya.
Ia menyebut, untuk menyandang predikat KLA pihaknya telah menggandeng semua stakeholder terkait. Termasuk bekerja sama dengan belasan mitra kerja yang bergerak di bidang perlindungan anak.
“Kami menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP), TP Penggerak PKK, LK3, Motekar, Puspaga, PATBM, Forum Anak Daerah, Forum Genre Himpaudi, IGTKI dan lain-lain,” katanya.
“Insya Allah (percaya diri, bisa jadi KLA), cuma yang perlu diperhatikan tinggal ketelitian, kejelasan operator untuk pembuktian (dokumen), evidence yang pernah kita lakukan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A KBB, Rini Haryani berharap leading sektor lainnya bisa memberikan evidence dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak.
“Saya mohon bantuan dan kerja samanya. Dalam dua hari ini, semoga saja evidence kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa terpenuhi,” katanya. (KRO)
Live Update
- Puluhan Kendaraan Dinas Pemkab Bandung Barat Dilelang 2 bulan yang lalu
