RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung terus mendorong transformasi pendidikan yang lebih adil dan inklusif. Hal ini ditegaskan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai memimpin apel bersama jajaran Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah SD serta SMP negeri se-Kota Bandung, di halaman Kantor Disdik, Jl A. Yani, Jumat (2/5/2025).
Farhan menyampaikan pendidikan tidak boleh semata-mata dipandang dari sisi kurikulum atau fasilitas fisik. Yang jauh lebih penting, menurutnya, keadilan akses dan penguatan kolaborasi antara pemangku kebijakan dengan para pendidik di lapangan.
“Transformasi pendidikan bukan tentang teori di balik meja. Kita perlu mendengarkan apa yang terjadi di sekolah-sekolah, di ruang kelas, dan di lingkungan tempat tinggal siswa. Ini tentang kemitraan,” ujarnya.
Farhan menyoroti masih adanya wilayah kelurahan di Kota Bandung yang belum memiliki SMP negeri. Dengan diberlakukannya sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis domisili, anak-anak yang tinggal di daerah tersebut mengalami kesulitan untuk melanjutkan ke jenjang SMP negeri.
“Ini bukan masalah kecil. Ketika akses pendidikan bergantung pada lokasi rumah, maka wilayah yang tidak memiliki SMP negeri akan secara otomatis tertinggal. Koordinasi sedang dilakukan dengan Kementerian Pendidikan agar PPDB di Bandung bisa disesuaikan tanpa melanggar prinsip keadilan,” jelas Farhan.
Menurutnya, ini menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bandung, karena menyangkut hak dasar setiap anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa diskriminasi geografis.
Farhan juga menyinggung pentingnya menata ulang peran sekolah swasta dalam sistem pendidikan Bandung. Pemerintah Kota saat ini tengah menyusun skema klasifikasi lembaga pendidikan swasta untuk menentukan mana yang layak menerima bantuan dan mana yang sudah bisa berdiri mandiri.
“Subsidi pendidikan harus tepat sasaran. Tidak semua sekolah swasta membutuhkan bantuan pemerintah. Kita ingin memberdayakan yang kuat dan menguatkan yang lemah,” ungkap Farhan.
Langkah ini diyakini mampu mencegah lahirnya ketimpangan baru akibat distribusi bantuan yang tidak merata.
Farhan juga menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara kepala sekolah dan pemerintah. Menurutnya, transformasi pendidikan tidak akan terjadi jika hanya dibangun di atas instruksi satu arah. Semua pihak perlu membangun rasa saling percaya dan keberanian untuk menyampaikan realita di lapangan.
“Saya tidak ingin sekolah merasa sendirian menghadapi masalah. Pemerintah harus hadir sebagai mitra, bukan hanya sebagai regulator,” tegasnya.
Melalui pendekatan kolaboratif seperti ini, Pemerintah Kota Bandung berharap sistem pendidikan di masa depan akan lebih kuat, tangguh, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan generasi muda.
Farhan menyampaikan pendidikan adalah pilar utama pembangunan manusia yang tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Ia menegaskan komitmennya untuk memimpin secara aktif, memastikan pendidikan di Kota Bandung tidak hanya maju secara angka, tetapi juga bermakna secara sosial.
“Kalau kita ingin membangun kota yang adil dan berkelanjutan, pendidikan harus jadi fondasinya. Dan itu dimulai dari keberanian untuk membenahi sistem yang timpang hari ini,” pungkasnya.(dsn)
