RADARBANDUNG.ID, SOREANG-Rencana reaktivasi jalur sepur sepanjang 40 Km dari Kota Bandung menuju Ciwidey bisa akibatkan kerusakan ekologi jika tidak direncanakan secara matang.
Rencana ambisius tersebut, digagas Gubernur Provinsi Jawa Barat, Dedi Mulyadi salah satunya sebagai upaya penunjang peningkatan wisatawan. Khususnya di kawasan Kabupaten Bandung dan sekitarnya.
Menilik rencana tersebut, Ketua Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, Dedi Kurniawan menilai rencana tersebut tergesa – gesa hingga bisa mengakibatkan kerusakan ekologi.
“Pertama, kita ketahui saat ini rel kereta jalur tersebut sudah menjadi pemukiman warga. Pastinya ada masalah penggusuran yang bisa terjadi disekitar jalur 40 KM tersebut,” ujar Dedi Kurniawan, Rabu, (7/5).
Selain itu, kata dia, rencana yang tergesa-gesa mengenai reaktivasi jalur kereta dengan ide untuk menopang laju wisata kawasan Bandung Selatan tersebut bisa menciptakan bahaya kepada lingkungan khususnya kawasan Ciwidey.
“Kawasan Ciwidey kita ketahui menjadi kawasan wisata yang saat ini memiliki banyak konflik, khususnya maraknya pembangunan wisata yang tidak mengindahkan ekologi. Dimulai pembangunan warung dadakan, hingga penginapan yang mulai merongrong tanah perhutanan di sana,” ungkap dia.
Sehingga, lanjutnya, jika ada percepatan laju wisatawan tanpa ada mitigasi kerusakan ekologi bukan tidak mungkin. Kawasan hutan di Ciwidey sekitarnya bisa menghilang.
“Tentunya yang pertama dirugikan adalah habitat hewan seperti macan dll yang tumbuh di kawasan tersebut,” paparnya.
Belum lagi, dalam pengawasan pihaknya selama ini permasalahan pembuangan sampah wisata di Ciwidey masih dinilai buruk dan menyisakan masalah.
“Dalam pantauan saya selama liburan , sampah yang menumpuk hasil tempat wisata masih ditampung di satu lapang di sekitar kawasan Ciwidey. tentunya bisa mengakibatkan dampak ekologi yang panjang, ini agaknya belum dilihat oleh pemerintah sekitar,” terangnya.
Sehingga pihaknya menilai, reaktivasi jalur kereta tersebut bisa menjadi permasalahan lingkungan yang besar jika pemerintah tidak merencanakan dengan baik apa dampaknya ke depan.
“Saya kira Kang Dedi Mulyadi, jangan membuat kebijakan yang singkat untuk permasalahan pembangunan infrastruktur. Perlu kajian dan dialog yang panjang hingga bisa menciptakan pembangunan yang bisa ramah lingkungan kedepannya,” jelas dia.
Selain itu, jika proyek reaktivasi dilakukan dengan alasan mengurai kemacetan yang sering terjadi di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Pihaknya menilai, reaktivasi jalur kereta bisa bertabrakan dengan rencana proyek pembangunan tol Ciranjang-Padalarang yang menghubungkan Cianjur – Kabupaten Bandung.
“Kita bisa lihat, jika kepentinganya untuk melerai kemacetan hal itu masih belum efektif karena ada tol ini. Bisa saja justru kereta akan tidak laku, karena banyak orang akan lebih ingin menggunakan kendaraan pribadi menuju Kabupaten Bandung. Sehingga perlu dikaji dengan baik rencana Gubernur tersebut,” pungkasnya. (kus)
