RADARBANDUNG.ID, KAB. BEKASI – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk membina siswa-siswi nakal di barak militer menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, banyak yang tidak.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025). Foto : Dery Ridwansah/ JawaPos.com. Sementara foto atas, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berinteraksi langsung dengan siswa nakal di barak militer. Foto : YouTube/Kang Dedi Mulyadi Channel
Kebanyakan dari mereka yang setuju program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu menilai, anak-anak nakal memang perlu dilakukan pembinaan karakter supaya tegas.
Program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut seperti orang tua terdahulu, mendidik anak dengan cara keras dinilai mampu membuat anak menjadi lebih kuat mental dan bertanggung jawab.
Sementara yang kontra, menilai program tersebut tak menyelesaikan kenakalan remaja sampai ke akar masalahnya.
Membina anak nakal ke barak militer dinilai hanya akan membuat anak mengalami trauma psikologis dan berbahaya di kemudian hari.
Meski demikian, program tersebut tetap perjalan. Karena hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dilaporkan ke Komnas HAM oleh seseorang yang mengaku sebagai wali murid.
Viral di media sosial, pelapornya adalah seorang wali murid di Babelan, Kabupaten Bekasi, Adhel Setiawan.
Ia mengemukakan pelaporan ini dilakukan karena penilaian tidak seharusnya pendidikan bagi anak dilakukan dengan cara militer.
Terlebih lagi, program itu disebutnya belum memiliki garansi mengubah anak bermasalah menjadi lebih baik lagi.
“Kami mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menghentikan program pelatihan siswa dididik oleh TNI di barak miiter. Tak ada jaminan apapun bahwa pelatihan siswa di barak militer oleh TNI tersebut berhasil menyelesaikan masalah perilaku anak didik,” ucap Adhel di kantor Komnas HAM.
Adhel menuturkan kebijakan Dedi Mulyadi tersebut diduga melampaui kewenangan dan tanpa payung hukum yang jelas.
Ia juga berspekulasi untuk melibatkan TNI untuk membina siswa bermasalah dalam jangka waktu singkat.
Ia menilai pelatihan anak di barak militer oleh TNI, cenderung kuat mengarah ke pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak anak.
Tidak ada jaminan bahwa proses pelatihan siswa di barak militer oleh TNI tersebut bebas dari intimidasi, diskriminasi, kekerasan fisik atau psikis, pemaksaan kehendak, dan perilaku-perilaku lainnya.
Dia menyebut, tidak ada jaminan bahwa proses pelatihan siswa di barak militer oleh TNI tersebut bebas dari intimidasi, diskriminasi, kekerasan fisik atau psikis, pemaksaan kehendak, dan perilaku-perilaku lainnya. (jpc)
