RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Krisis besar tengah mengintai media lokal di Kota Bandung. Di balik layar siaran radio dan televisi yang selama ini akrab di telinga warga, ada ancaman nyata, pemutusan hubungan kerja, tutupnya biro-biro berita, dan gempuran media digital global yang tak terbendung. Fakta mencengangkan terungkap dalam audiensi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (14/5/2025) malam, di Balai Kota Bandung.
Ketua KPID Jabar, Adiyana Slamet tanpa basa-basi membuka kenyataan pahit, 77 lembaga penyiaran di Bandung kini berjalan di ujung tanduk.
“Kita minta langsung ke pusat agar Kompas TV dan Transmedia tidak menutup biro mereka di Bandung,” ujar Adiyana Slamet.
Adiyana menegaskan ekosistem media lokal sedang sekarat akibat kontraksi ekonomi global, realokasi anggaran pemerintah, dan revisi UU Penyiaran yang dianggap belum adil bagi media daerah.
Bukan hanya sekadar keluhan, menurutnya, KPID membawa dua usulan serius, perlindungan dari Pemkot Bandung terhadap lembaga penyiaran lokal dan rencana sarasehan untuk memperkuat kerja sama media dan pemerintah. Semua itu demi mempertahankan satu hal yang kini langka, informasi yang bisa dipercaya.
Tak berhenti di situ, Adiyana mengungkap hasil riset yang mengejutkan. Meski generasi X dan Y masih bergantung pada TV dan radio untuk mengecek kebenaran informasi, generasi Z justru semakin tenggelam dalam gelombang disinformasi media sosial.
“Ini mengerikan. Kita bisa kehilangan kendali atas arus informasi jika media lokal hilang,” tegasnya.
Pernyataan ini langsung disambut respons serius dari Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Mantan pelaku industri media ini memahami betul dampaknya.
Farhan menegaskan komitmen Pemkot Bandung dalam menjaga keberadaan media arus utama. Bahkan, Farhan dengan lantang meminta KPID bertindak lebih tegas menertibkan media yang tak sensitif dalam memberitakan kasus kekerasan seksual.
“Kita tak bisa biarkan media mencederai korban dengan pemberitaan sensasional,” ujar Farhan.
Farhan juga menyiapkan langkah strategis untuk membentuk narasi komunikasi publik bersama KPID. Fokusnya, meningkatkan literasi media, membangun kesadaran akan bahaya kecanduan gawai, dan menciptakan pagar konservatif di tengah lautan informasi digital yang kian liar.
“Data riset KPID sangat bernilai. Kita akan kelola dan sebarkan ke masyarakat secara bijak,” ungkapnya.
Tak hanya menyasar konten, Farhan juga menyoroti sisi kemanusiaan krisis ini, nasib para pekerja media. Farhan memastikan Dinas Ketenagakerjaan akan turun tangan mengawal proses PHK agar hak-hak para jurnalis dan kru media tetap terlindungi.
“Kita tidak akan membiarkan mereka ditinggalkan begitu saja,” tegas Farhan.
Pertemuan ditutup dengan satu pesan penting, Bandung tidak akan tinggal diam. Kolaborasi antara pemerintah dan KPID akan terus diperkuat demi menjaga suara media lokal tetap hidup, dan menjaga masyarakat dari tsunami informasi tak bertuan.(dsn)
