RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Rangkaian insiden keracunan makanan yang mencoreng pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat akhirnya mendapat tanggapan serius dari pemerintah pusat. Pemerintah menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh demi menjamin keamanan dan keberlanjutan program yang menjadi bagian dari investasi jangka panjang terhadap generasi muda Indonesia.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Presiden, Adita Irawati dalam kunjungannya ke Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) MBG di Lapas Sukamiskin, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025), menyampaikan permintaan maaf mewakili pemerintah atas insiden keracunan yang menimpa ratusan pelajar SMP di Bandung akhir April lalu. Ia menegaskan negara hadir dan tidak tinggal diam dalam menghadapi persoalan serius ini.
“Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Pemerintah sudah menyampaikan permohonan maaf secara resmi melalui Menteri Sekretariat Negara dan akan segera mengambil langkah korektif secara menyeluruh,” ujar Adita.
Insiden keracunan yang terjadi pada 342 siswa SMP Negeri 35 Bandung pada 30 April 2025 menambah panjang daftar kasus serupa yang sebelumnya telah terjadi di Cianjur dan Tasikmalaya. Pemerintah menilai peristiwa ini sebagai sinyal kuat untuk mengevaluasi secara mendalam seluruh mata rantai pelaksanaan program MBG, mulai dari produksi hingga distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Adita mengungkapkan sebenarnya program MBG telah memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang ketat sebagai pedoman teknis. Namun, realita di lapangan menunjukkan masih adanya celah yang perlu segera ditutup, terutama terkait aspek logistik dan distribusi.
“Salah satu perhatian utama kami saat ini adalah waktu pengiriman makanan. Semakin lama makanan berada dalam perjalanan, semakin besar risiko kontaminasi. Ini harus kami benahi dengan serius,” jelasnya.
Tak hanya itu, kualitas bahan baku juga menjadi titik krusial dalam evaluasi kali ini. Adita menyebutkan bahwa meskipun mitra pelaksana telah dibekali panduan, masih ditemukan pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan. Beberapa rekanan bahkan telah diberikan sanksi tegas karena kelalaiannya.
“Kami telah memutus kontrak sejumlah mitra yang terbukti tidak patuh terhadap SOP. Ini langkah penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas program,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan pelaksanaan MBG. Platform pelaporan telah disiapkan agar masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tenaga kesehatan, bisa turut memantau dan melaporkan jika terjadi kejanggalan dalam pelaksanaan program ini.
“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan dari pusat. Kami ingin masyarakat ikut terlibat aktif dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan program MBG,” tambah Adita.
Evaluasi, lanjutnya, tak berhenti di sisi teknis. Pemerintah juga akan memperketat seleksi mitra kerja, serta meningkatkan pengawasan internal, khususnya di dapur-dapur produksi makanan MBG seperti yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan.
“Jika semua pihak menjalankan perannya dengan baik dan penuh tanggung jawab, kejadian serupa bisa kita hindari. Program ini adalah investasi untuk mewujudkan generasi sehat demi menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkas Adita.(dsn)
