RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (15/5/2025).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, dihadiri oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM RI, Forkopimda Jawa Barat, serta seluruh DPMPTSP kabupaten/kota.
Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antar instansi dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mempercepat realisasi investasi di Jawa Barat untuk tahun 2025 dengan target sebesar Rp271 triliun.
Berdasarkan laporan Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik, nilai realisasi investasi Triwulan I tahun 2025 mencapai Rp68,5 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 91.082 orang, meningkat 6,02% dari periode yang sama tahun lalu.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menekankan pentingnya penyediaan tata ruang yang jelas dan integrasi dalam mendukung investasi. Ia juga mengarahkan agar investasi yang masuk bersifat inklusif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal, khususnya pada sektor industri padat karya.
KDM- panggilan akrab Gubernur Dedi Mulyadi- menyoroti mahalnya biaya jasa konsultan dalam proses perizinan seperti PBG, SLF dan Amdal, yang menjadi beban bagi investor. Karena itu, dibutuhkan penyederhanaan sistem dan peningkatan efisiensi dalam layanan perizinan, termasuk integrasi optimal antara sistem OSS, Amdalnet, dan SIMBG.
“Investasi tidak hanya soal angka, tapi bagaimana memberikan dampak nyata bagi pembangunan manusia di Jawa Barat,” katanya.
KDM memastikan investasi yang didorong di Jawa Barat akan mengutamakan sektor industri dibandingkan eksploitasi sumber daya alam seperti pertambangan.
“Dan tidak akan ada lagi perpanjangan izin pertambangan yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan,” tegas KDM.
Sementara itu, Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan dalam rapat tersebut berbagai permasalahan dari kabupaten/kota juga mengemuka, mulai dari keterlambatan penerbitan dokumen lingkungan, belum terbitnya izin air tanah, hingga tantangan dalam integrasi sistem perizinan.
“Sesuai arahan pak gubernur, DPMPTSP Provinsi siap untuk memberikan dukungan teknis dan fasilitasi penyelesaian persoalan-persoalan tersebut,” katanya.
Dedi Taufik juga menyampaikan jika perwakilan Kementerian Investasi menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan perizinan dan penyelesaian berbagai kendala di lapangan.
“Serta mendorong pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah.Sebagai langkah konkret, akan dibentuk posko terpadu di setiap kawasan industri, serta dilakukan pemetaan permasalahan dan target penyelesaiannya,” pungkasnya.
Lewat rapat koordinasi ini diharapkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat untuk menjadikan Jawa Barat sebagai destinasi investasi unggulan nasional. (dbs)
