RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pakar Hukum Universitas Airlangga Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari melontarkan kritik pedas kepada program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal ke barak militer.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berbincang dengan siswi SMA di barak militer. Foto : Dok. Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel. Sementara itu, foto atas, Pakar Hukum Universitas Airlangga Zendy Wulan Ayu Widhi Prameswari. Foto : Dokumentasi Humas Unair
Selain berisiko melanggar konvensi hak anak (KHA), program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang memberi label nakal atau bermasalah pada anak-anak yang dikirim ke barak militer itu diskriminatif.
program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi perlu mengkaji ulang agar tidak menimbulkan stigma negatif.
“Harus jelas kriteria yang digunakan. Kalau tidak, ini bisa menimbulkan diskriminasi yang melanggar hak anak untuk diperlakukan secara adil,” tutur Zendy yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Unair, Minggu (18/5/2025).
Melansir dari Radar Bogor (Jawa Pos Group), Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan program yang digagasnya memiliki tujuan baik.
Yakni menyelamatkan remaja yang dianggap tak bisa lagi dinasihati bahkan mengancam orang tua.
“Untuk itu kebijakan barak militer bagi anak-anak nakal sesungguhnya adalah kebijakan untuk mengembalikan jati diri anak pada pola disiplin agar memiliki visi dan masa depan yang baik,” tutur Dedi dalam Instagram @dedimulyadi71.
Adapun kriteria anak-anak yang dianggap nakal atau bermasalah yang dikirim KDM ke barak militer, di antaranya mereka yang sering terlibat tawuran, anak yang mengonsumsi alkohol, anak yang bermain game sampai lupa waktu.
Selain itu, anak yang melawan dan bersikap kasar kepada orang tua, anak yang kerap menciptakan kekacauan di sekolah dan mengganggu proses belajar, dan anak yang gemar membolos tanpa alasan jelas.
Sebagai alternatif, Zendy menyarankan pendekatan berbasis hak anak dengan fokus pada pencegahan dan rehabilitasi, serta pentingnya mengenali faktor penyebab dan pelindung dalam perilaku anak.
“Pemerintah seharusnya memberi bimbingan, pendampingan psikososial, melibatkan anak dalam pengambilan keputusan, serta memperlakukan mereka sebagai subjek hak, bukan objek hukuman,” seru Zendy.
Dia menyoroti pentingnya peran konselor dan psikolog anak dalam program ini. Penetapan pihak yang berwenang dalam mengawasi pelaksanaan program barak militer juga menjadi hal yang krusial.
“Pendidikan karakter tidak bisa disederhanakan sebagai hukuman fisik. Anak-anak harus diberdayakan dengan pendekatan yang memahami latar belakang mereka dan tidak mengorbankan hak-haknya,” tukas Zendy. (jpc)
