RADARBANDUNG.ID, JAKARTA– Melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 83/TPA Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Djaka Budhi Utama, Dirjen Bea dan Cukai yang Baru. Foto : Nurul Fitriana/JawaPos.com. Sementara itu, foto atas, Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik jajaran direktur jenderal Kementerian Keuangan atau Dirjen Kemenkeu Jumat (23/5/2025). Foto : Istimewa Jawapos.com.
Posisi Dirjen Bea Cukai kini diisi oleh Letjen Djaka Budhi Utama yang menggantikan Askolani.
Sebelumnya, Djaka—yang notabene merupakan perwira aktif—menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).
Sementara itu, jabatan Dirjen Pajak yang sebelumnya dipegang oleh Suryo Utomo, kini dijabat oleh Bimo Wijayanto.
Jumat (23/5/2025) pagi, bersama 20 pejabat lainnya, keduanya dilantik oleh Menkeu Sri Mulyani.
Dalam pelantikan tersebut, Sri menyebut bahwa penunjukan Djaka sebagai Dirjen Bea Cukai bertujuan untuk mengatasi praktik-praktik ilegal yang merugikan sektor penerimaan negara.
”Kehadiran Pak Djaka adalah suatu nilai tambah,” katanya.
Ani—sapaan akrab Menkeu—menyebut bahwa keberadaan Djaka dapat mendukung kemampuan Kemenkeu dalam melakukan koordinasi secara lebih maksimal dengan aparat penegak hukum dan instansi-instansi lainnya.
Sementara dalam bidang perpajakan, Ani menyampaikan bahwa Kemenkeu harus mampu menjawab persoalan terkait kenaikan rasio pajak, perbaikan sistem pajak demi kemudahan wajib pajak, serta peningkatan pelayanan publik.
Selang beberapa jam setelah dilantik, Djaka mengikuti Konferensi Pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) KiTA Edisi Mei 2025.
“Saya diperintahkan presiden untuk mengawal bea cukai, mengawal penerimaan negara sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah,” kata Djaka.
Dia juga mengaku diperintahkan Prabowo untuk memastikan tidak adanya penyelundupan di pelabuhan-pelabuhan gelap tanah air.
Mensesneg: Latar Belakang Militer Diperlukan
Terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Letjen Djaka Budhi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai yang baru.
”Setelah kita pelajari, Bea Cukai membutuhkan sosok yang harus berani,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin (23/5/2025).
Ia mengakui bahwa dalam urusan Bea Cukai terdapat banyak potensi pelanggaran, seperti penyelundupan barang ilegal.
Dengan latar belakang militer, Istana meyakini Djaka mampu melakukan koordinasi lintas wilayah.
”Kita membutuhkan sosok yang memiliki kemampuan untuk berkoordinasi lintas wilayah, lintas instansi, lintas kementerian, karena jalur-jalur masuknya pos-pos Bea Cukai ini kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” imbuhnya.
Meski Djaka berstatus prajurit aktif, Pras memastikan bahwa penunjukan tersebut telah melalui prosedur yang sah, termasuk kewajiban mengundurkan diri dari TNI.
“Jadi beliau sudah mengundurkan diri, sehingga secara peraturan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar,” kata dia.
Latar Belakang
Sebelum menjabat Dirjen Bea Cukai, Djaka merupakan Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN).
Lulusan Akademi Militer tahun 1990 ini pernah menjadi bagian dari Tim Mawar, unit Kopassus TNI AD yang disebut terlibat dalam penculikan aktivis pro-demokrasi pada masa pemerintahan Soeharto tahun 1998.
Sebanyak 11 anggotanya diadili di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti II) pada April 1999, termasuk Djaka.
Namun, ia tidak diberhentikan dari militer.
Setelah menjalani hukuman penjara, ia melanjutkan karier militernya hingga menjadi perwira tinggi bintang tiga.
Sementara itu, Bimo Wijayanto merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara (Tarnus) tahun 1995 di Magelang, Jawa Tengah.
Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur itu melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi UGM jurusan Akuntansi dan lulus pada 2000.
Tidak lama setelah itu, ia diterima sebagai pegawai di kantor Ditjen Pajak.
Tantangan
Sementara itu, Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, menuturkan sejumlah hal yang menjadi perhatian penting dalam pelantikan pejabat Kemenkeu.
”Menarik mencermati perombakan besar-besaran di jajaran Kemenkeu, karena tantangan fiskal yang luar biasa pada tahun 2025,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Target pajak dalam APBN tahun ini mencapai Rp 2.183,9 triliun. Sedangkan pencapaian pada triwulan I baru sebesar Rp 322,6 triliun atau 14,7 persen.
”Kondisi ideal triwulan I seharusnya bisa mencapai 20 persen dari target pajak,” imbuhnya.
Ajib menambahkan bahwa penerimaan pajak tahun 2024 mengalami shortfall sekitar Rp 50 triliun. Sedangkan pada triwulan I 2025, pencapaian pajak hanya 19,2 persen.
“Kalau tanpa terobosan, potensi shortfall penerimaan pajak tahun 2025 diproyeksi mencapai Rp 100 triliun lebih,” imbuhnya.
Secara umum, tantangan fiskal 2025 sangat kompleks.
Setidaknya, Ajib menyebut ada lima tantangan utama yang harus dimitigasi oleh DJP.
Yakni, kondisi ekonomi yang melandai; grey economy di Indonesia yang belum terdeteksi sistem perpajakan; program-program ultrapopulis pemerintah yang berpotensi menambah alokasi pengeluaran seperti Makan Bergizi Gratis (MBG); serta sistem coretax berupa layanan perpajakan terintegrasi.
“Sistem ini justru berkontribusi negatif terhadap penerimaan berjalan,” katanya. (dee/far/lyn/ris/jawa pos)
