RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat serta kabupaten/kota saat sudah meneken Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama polisi untuk memberantas aksi premanisme.
Dengan adanya nota kesepahaman itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Jabar Iendra Sofyan mengharapkan para bupati dan wali kota di Jabar melakukan pemberantasan premanisme menyasar destinasi wisata.
“Kami akan meminta bahwa fokus salah satunya di antaranya dari destinasi wisata,” kata Iendra, Senin (26/5/2025).
Iendra menyebut, isu premanisme tentunya bisa mengganggu kenyamanan para wisatawan yang sedang berkunjung ke destinasi wisata. Oleh karena itu, para kepala daerah bersama Polres diharapkan segera mengimplementasikan MoU itu, baik terhadap pariwisata maupun investasi.
“Pak Gubernur sudah melakukan semacam MoU. Terakhir kan bupati wali kota dengan Polres masing-masing di Gedung Pakuan. Saya pikir bupati wali kota harus meneruskan programnya, menyusun implementasinya dengan Polres, untuk berbagai aspek terutama wisata,” ujarnya.
Iendra menilai implementasi dari para bupati dan wali kota mengenai MoU pemberantasan pemanisme ini belum maksimal. Sebab, Iendra sering kali melihat adanya praktik premanisme melalui parkir liar.
“Terus terang memang sampai saat ini saya melihat memang masih belum ada tindak lanjut ya dan masih banyak maraknya premanisme ini, paling tidak masalah parkir misalnya,” kata dia.
Ke depannya, Iendra akan melakukan evaluasi sebelum memonitor bersama Disparbud kabupaten/kota mengenai implementasi MoU itu, terutama di destinasi wisata.
“Kami akan melakukan evaluasi ya, sebelum kami monitoring dengan teman-teman Disparbud. Apakah ada tindak lanjut dari MoU bupati wali kota tersebut dengan Polres masing-masing ya,” tegasnya.
(dbs)
