RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mengakui upaya penanggulangan banjir belum sepenuhnya optimal. Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menyebut salah satu program utama yakni pembangunan kolam retensi, masih jauh dari target yang ditetapkan. Hingga saat ini, Pemkot Bandung baru berhasil membangun 15 kolam retensi dari total kebutuhan minimal 30 unit. Padahal, kolam retensi dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk mengendalikan banjir yang rutin melanda kota ini, terutama saat musim hujan tiba.
“Untuk penanganan banjir, kami sudah meresmikan 15 kolam retensi dan memiliki lima seke air. Tapi kebutuhan sebenarnya masih dua kali lipat dari yang tersedia saat ini,” ujar Erwin kepada wartawan, Jumat (30/5/2025).
Erwin menegaskan 30 kolam retensi merupakan angka minimal agar Kota Bandung mampu mengantisipasi limpasan air dari kawasan hulu yang selama ini menjadi salah satu sumber utama banjir.
“Kiriman air dari daerah hulu seperti Lembang dan sekitarnya sangat deras saat hujan turun. Maka kami butuh setidaknya 30 kolam retensi untuk menampung dan mengatur debit air itu,” jelasnya.
Namun Erwin juga mengakui pembangunan kolam retensi tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Banyak faktor yang membuat prosesnya memerlukan waktu dan perencanaan matang.
“Tidak mungkin kami membangun 15 kolam tambahan dalam tiga bulan. Tapi kami punya target jelas. Insya Allah seluruh kolam retensi ini bisa selesai pada 2026,” tambahnya.
Menurutnya, tak hanya membangun kolam retensi, Pemkot Bandung juga mengambil langkah lain dalam mengatasi persoalan banjir yang bersumber dari alih fungsi lahan. Salah satu strategi yang kini sedang dikebut adalah pembangunan pusat-pusat reboisasi di kawasan perbatasan kota yang dulunya dijadikan area perumahan.
“Wilayah perbatasan yang dulu jadi pemukiman sekarang kami kembalikan fungsi ekologisnya lewat reboisasi. Ini penting untuk menahan laju air sejak dari sumbernya,” jelas Erwin.
Lebih jauh, Erwin menambahkan optimalisasi ruang terbuka hijau (RTH) juga menjadi fokus utama. Pemerintah Kota Bandung kini menertibkan fasilitas umum dan sosial (fasum-fasos) di lingkungan perumahan yang selama ini belum diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah.
“Kalau pengembang tidak menyerahkan, maka kami ambil alih. Karena itu bagian dari tanggung jawab untuk mencapai target 30 persen RTH. Saat ini, capaian kita masih jauh dari ideal,” tegasnya.
Melalui pendekatan terintegrasi, pembangunan kolam retensi, reboisasi wilayah rawan banjir, serta penataan RTH. Pemkot Bandung berupaya mengejar ketertinggalan. Erwin menyebut semua langkah ini membutuhkan sinergi kuat antar sektor, termasuk dukungan masyarakat.
“Penanganan banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga pemulihan lingkungan dan pengelolaan tata ruang yang lebih berkelanjutan. Kami berkomitmen menyelesaikannya secara bertahap,” pungkas Erwin.(dsn)
