RADARBANDUNG.id, BANDUNG – Dalam mendorong percepatan akses perumahan bagi Masyarakat, khususnya bagi pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bank bjb melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) tentang Dukungan Pembiayaan Perumahan Bagi Pegawai Pemerintah Di Provinsi Jawa Barat Melalui Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera.
Pada saat yang bersamaan juga dilaksanakan MoU antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) Republik Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Sebelas Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda di Provinsi Jawa Barat. Acara berlangsung di Gedung Pakuan 4/6, Bandung, dan turut melibatkan bank bjb sebagai mitra strategis penyalur pembiayaan perumahan.
Kolaborasi ini menjadi langkah penting dalam membuka akses yang lebih luas dan mudah terhadap skema pembiayaan rumah yang terjangkau dan berkelanjutan. Program Pembiayaan Tapera dan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera dirancang untuk memberikan solusi nyata bagi MBR dan ASN dalam mewujudkan kepemilikan hunian layak.
Program ini diharapkan mampu mengurangi beban pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas hidup pegawai pemerintah dan keluarganya. Kolaborasi strategis antara BP Tapera, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan bank bjb menandai komitmen bersama dalam mempercepat realisasi hak atas hunian yang layak bagi ASN. Melalui kemudahan akses KPR Sejahtera dan dukungan dana bergulir Tapera, program ini juga turut mendorong percepatan pembangunan perumahan yang inklusif dan berkeadilan.
Kemudian adapun kolaborasi antara, Kemen PKP, BPS, Pemprov Jabar dan Sebelas Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Jawa Barat, diharapkan dapat mengintegrasikan penyediaan data yang akurat dan mutakhir guna mendukung penyelenggaraan perumahan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Khususnya untuk MBR dan ASN di lingkungan Pemda Jawa Barat, program ini diharapkan dapat memperkuat basis data yang menjadi fondasi kebijakan perumahan nasional.
Acara diawali dengan sambutan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Menteri PKP Maruarar Sirait, dilanjutkan dengan penandatanganan resmi nota kesepahaman yang menjadi tonggak sinergitas lintas lembaga. Kegiatan simbolis penyerahan kunci rumah kepada lima debitur terpilih menjadi momen yang menegaskan hasil nyata dari kolaborasi ini.
Penyerahan kunci secara simbolis dilakukan kepada lima ASN penerima manfaat, yaitu Rina Rachmawati (Guru SDN Rancamalang 1 Bandung), Mulyana (Guru SDN Melong Mandiri 5), Titim Hotimah (Guru Yayasan Pembangunan Muslim Indonesia), Rizal Hidayatullah S (Guru SDN Celak), dan Yeti Nurhaeti (Guru SDN Cileles). Mereka merupakan representasi dari segmen MBR yang kini dapat menikmati kepemilikan rumah melalui skema pembiayaan FLPP.
Hadir dalam acara, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, Unsur Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota di Jawa Barat (Wali Kota dan Bupati), Direktur Utama bank bjb Terpilih, Yusuf Saadudin*, Direktur Konsumer dan Retail bank bjb Terpilih Nunung Suhartini*, serta jajaran pimpinan bank bjb lainnya.
Keterlibatan aktif bank bjb dalam acara ini mencerminkan dedikasi institusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kemudahan akses kepemilikan hunian.
Nota kesepahaman yang diteken menjadi awal dari agenda kerja konkret lintas institusi. Pemutakhiran data dan sinergi kebijakan akan menjadi pondasi keberhasilan program perumahan di masa depan, khususnya di Provinsi Jawa Barat yang memiliki dinamika urbanisasi tinggi.
Koordinasi lanjutan juga direncanakan bank bjb dengan sejumlah asosiasi pengembang perumahan di Jawa Barat. Tujuannya untuk memetakan jumlah pasokan rumah subsidi yang tersedia, serta menyesuaikan skema penyaluran KPR agar lebih responsif terhadap kebutuhan di lapangan.
bank bjb, dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan milik daerah, siap terus mendampingi langkah-langkah pemerintah dalam mewujudkan ekosistem pembiayaan yang sehat, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil.
Dengan kerja sama yang erat antara Kementerian PKP, Pemprov Jabar, BPS, dan seluruh pemda kabupaten/kota, diharapkan pembangunan perumahan ke depan lebih adaptif, berbasis data, dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
Dukungan penuh terhadap pemutakhiran data statistik juga akan memperkuat validitas kebijakan perumahan dan memudahkan dalam pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian program sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi tonggak penting dalam pembangunan sektor perumahan di Jawa Barat. bank bjb optimistis, dengan semangat kolaborasi dan inovasi, target kesejahteraan melalui kepemilikan rumah akan lebih cepat tercapai.
Sejak bergabung sebagai penyalur Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) pada 2016, bank bjb telah merealisasikan pembiayaan untuk 37.636 unit rumah dengan nilai mencapai Rp4,6 triliun. Wilayah sebaran penerima manfaat tersebar luas di Jawa Barat dan sekitarnya.
Dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan, bank bjb terus mendorong target capaian program FLPP seperti yang dicanangkan oleh Kementerian PKP. Kolaborasi yang terjalin dengan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan BP Tapera menjadi fondasi penting untuk menyukseskan inisiatif ini, meski tetap dibutuhkan penyesuaian dan dukungan kebijakan yang kondusif.
bank bjb juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas kepercayaan yang terus diberikan. Melalui kepercayaan ini, bank bjb bertekad untuk terus melakukan inovasi produk dan layanan guna menjawab kebutuhan masyarakat dalam pembiayaan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sebagai bank pembangunan daerah, bank bjb memiliki keunggulan geografis dan jaringan yang kuat di Jawa Barat. Hal ini menjadikan bank bjb sebagai mitra strategis dalam menjangkau calon debitur di berbagai pelosok wilayah, mulai dari kawasan urban hingga daerah pedesaan yang masih mengalami kesenjangan akses perumahan.
Melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pengembang dan pemerintah daerah, bank bjb akan terus mendorong percepatan realisasi Program 3 Juta Rumah, tidak hanya berdimensi kuantitatif, tetapi juga menyasar pada peningkatan kualitas hunian yang sesuai standar layak huni.
*Berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otorisasi Jasa Keuangan Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi ketentuan perundang – undangan yang berlaku. ***
