RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengungkap persoalan kemiskinan yang menjerat kaum kelas menengah ke bawah di Jawa Barat yang melahirkan tingginya angka ketergantungan pada hutang dan bantuan pemerintah.
Dedi Mulyadi mengatakan problem kesejahteraan Jawa Barat ada di kalangan menengah-bawah berlatar pada beban ekonomi yang muncul setiap hari dalam rumah tangga. Utamanya, mereka yang memiliki anak sekolah.
“Problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua ketika outing class dia memaksakan diri, ketiga ketika studi tour mereka memaksakan diri, empat ketika perpisahan memaksakan diri,” katanya, dikutip Rabu (12/6/2025).
Akibatnya, menurut Dedi, banyak orang tua yang akhirnya mencari pinjaman walaupun bakal ditelikung bunga yang tinggi, sumbernya macam-macam mulai dari koperasi simpan pinjam hingga bank keliling. “Ada bank emok, ada bank keliling, ada pinjol,” imbuhnya.
Menurutnya dari hasil analisa, di Jawa Barat pergerakan uang yang berasal dari rentenir, bank emok dan lain-lain ini lahir dari komunitas ibu-ibu di setiap Rukun Tetangga. “Dia adalah kaki tangan dari peredaran uang gelap itu dengan bunga tinggi,” ujarnya.
Masalah kaum menengah ke bawah di Jabar makin problematik ketika pemerintah memberikan bantuan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak dijadikan modal. “Duit PKH dipakai buat bayar bank emok, muncul lagi lewat bantuan ekonomi pinjaman modal, uangnya akan selalu habis,” tutur KDM—panggilan akrabnya.
Fenomena ini terjadi bukan karena negara tidak memperhatikan warganya mengingat sudah triliunan dikucurkan untuk memberikan stimulus ekonomi lewat bantuan sosial. “Kaum menengah ke bawah problemnya mereka sudah tidak punya etos, mereka sudah tidak ingin lagi bekerja dengan baik, mereka hanya ingin menikmati, uang dikonsumsi bukan menjadi modal kerja,” tuturnya.
KDM mengaku ketergantungan di kelas menengah bawah ini tengah diupayakan untuk diturunkan. “Membangun manusia yang kesadaran mengurangi beban ekonomi maka perspektifnya kalau ingin membangun kesejahteran rakyat lakukan empat hal,” katanya.
Pertama, bebaskan kaum menengah bawah dari biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya listrik dan berikan jaminan hari tua yang memadai.
Menurutnya ekosistem pendidikan saat ini melahirkan kekacauan yang membuat beban ekonomi memaksa orang tua untuk mencari jalan pintas. Karena itu, dia memastikan kebijakannya melarang study tour, melarang perpisahan atau wisuda sekolah adalah upayanya meretas jalan agar warga Jabar terbebas dari beban ekonomi dunia pendidikan.
(dbs)
