RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Indonesia dan Jerman kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kerja sama yang setara dan berkelanjutan di bidang migrasi tenaga kerja terampil. Bertempat di Hotel Hilton, Jl. Hos Cokroaminoto, Kota Bandung, Kamis (19/6/2025), digelar forum tingkat tinggi bertajuk Indonesia–Germany Collaboration, Strengthening Labour Migration Governance.
Agenda strategis ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem migrasi tenaga kerja Indonesia menuju negara-negara Eropa, khususnya Jerman, melalui pendekatan legal, tertib, dan berbasis perlindungan menyeluruh terhadap pekerja migran.
Kemitraan antara Indonesia dan Jerman telah berjalan lama di berbagai sektor, termasuk pendidikan vokasi, perdagangan, teknologi, hingga mobilitas tenaga kerja. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan mendesak Jerman akan tenaga kerja terampil, khususnya di sektor kesehatan, teknik, teknologi informasi, konstruksi, dan manufaktur, membuka ruang baru kerja sama dua negara.
“Indonesia adalah mitra yang sangat penting bagi Jerman. Dengan populasi besar usia produktif dan kualitas tenaga kerja yang semakin membaik, kami berkomitmen mendukung proses rekrutmen yang adil dan berstandar tinggi. Mulai dari keterampilan bahasa, pelatihan budaya, hingga pengetahuan hukum tenaga kerja di negara tujuan,” ujar Duta Besar Jerman untuk Indonesia, H.E. Ina Lepel, di Kota Bandung, Kamis (19/6/2025).
Ia menegaskan pentingnya pendekatan holistik yang tidak hanya menyiapkan tenaga kerja dari sisi teknis, tetapi juga membekali mereka dengan pemahaman sosial dan budaya Jerman agar adaptif dan terlindungi.
Sebagai realisasi dari kerja sama ini, dua pusat layanan tenaga kerja migran diresmikan, MOVE-ID (Pusat Informasi Terpadu untuk Migrasi, Vokasi, dan Pembangunan Indonesia) dan KSM (Sentra Kompetensi Asia Tenggara untuk Migrasi Tenaga Kerja ke Jerman). Kedua pusat tersebut akan beroperasi di Kota Bandung dan Kota Mataram, NTB.
Direktur GIZ untuk Indonesia dan ASEAN, Hans Ludwig Bruns menyebut dua pusat ini sebagai bagian dari strategi menyeluruh dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.
“Selama 18 bulan, calon tenaga kerja akan mengikuti proses pelatihan menyeluruh dengan pendekatan integratif. Mereka tidak hanya dilatih secara teknis, tapi juga dikenalkan pada kehidupan sosial di Jerman, mulai dari bahasa hingga etika kerja. Kami ingin pekerja Indonesia tak hanya bekerja di Jerman, tapi bisa tumbuh sebagai profesional bahkan menjadi pengusaha,” ujar Hans.
Konsep migrasi yang diusung dalam kerja sama ini berbasis pada prinsip legalitas, transparansi, dan kepercayaan. Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Regional Goethe-Institut untuk Asia Tenggara, Australia, dan Selandia Baru, Constanze Michel.
“Semua jalur migrasi harus legal dan tertib. Pelatihan di KSM akan menggunakan modul langsung dari negara tujuan. Kami ingin tenaga kerja Indonesia tidak sekadar diterima, tetapi juga dihargai dan dilindungi,” ungkap Constanze Michel.
Constanze juga menekankan proses migrasi harus memperhatikan kondisi sebelum keberangkatan dan sesudah kepulangan, sebagai bagian dari siklus migrasi yang berkelanjutan dan manusiawi.
Sementara itu, Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding menyambut baik kolaborasi strategis ini dan menyebutnya sebagai langkah konkret dalam mereformasi tata kelola pekerja migran nasional.
“Kerja sama ini memperkuat semangat kami untuk melakukan perbaikan menyeluruh. Kami sedang memetakan pasar luar negeri secara lebih akurat dan menyiapkan pekerja dengan kualifikasi tinggi. Negara tujuan, khususnya Jerman, menjadi contoh modul pelatihan dan sistem perlindungan,” ungkapnya.
Abdul Kadir Karding mengungkapkan, tantangan besar Indonesia saat ini adalah dominasi pekerja migran ilegal yang masih tinggi. Untuk itu, pemerintah berkomitmen memperkuat basis pelatihan terintegrasi seperti program Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat, serta memperluas jaringan perlindungan pekerja.
“Kami ingin menciptakan pekerja yang tidak hanya siap berangkat, tapi juga siap kembali dan membangun negeri. Pulang dari luar negeri bukan akhir, tapi awal untuk menciptakan gerakan positif dan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat,” tambahnya.
Melalui forum tersebut juga diungkap kebutuhan tenaga kerja terampil di Jerman mencapai lebih dari 400 ribu orang per tahun. Dengan angka tersebut, Indonesia dipandang sebagai negara potensial untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja di Eropa.
Namun untuk menjawab kebutuhan itu, dibutuhkan konsolidasi dan harmonisasi lembaga pelatihan, perizinan, dan perlindungan. Model pelatihan seperti BP3MI dinilai efektif karena menggunakan pelatih dan modul pelatihan dari negara tujuan secara langsung, sehingga hasilnya lebih kontekstual dan siap pakai.
Kerja sama Indonesia dan Jerman dalam bidang migrasi tenaga kerja tak sekadar memenuhi kebutuhan pasar. Lebih dari itu, kemitraan ini diharapkan membangun jembatan baru yang menghubungkan cita-cita kesejahteraan warga, pertumbuhan ekonomi nasional, dan kepercayaan antarbangsa.
“Langkah ini adalah awal dari tata kelola migrasi tenaga kerja yang adil, aman, dan bermartabat. Bukan hanya soal angka, tapi soal kualitas hidup dan martabat manusia,” pungkas Dubes Jerman, Ina Lepel.(dsn)
