RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus memperkuat komitmen dalam membangun sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas. Hal ini ditegaskan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat menghadiri penandatanganan pakta integritas kepala sekolah di SMP Negeri 2 Bandung, Jalan Sumatera, Selasa (24/6/2025).
Farhan menyebut dunia pendidikan harus menjadi garda terdepan dalam melawan praktik korupsi.
“Pakta integritas ini bukan sekadar lembaran kertas yang ditandatangani sebagai formalitas. Ini adalah janji kepada diri sendiri, kita adalah pendidik, pemimpin, dan panutan. Bukan hanya untuk siswa, tapi juga bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah,” ujar Farhan, Selasa (24/6/2025).
Farhan mengungkapkan, proses seleksi dan pelantikan kepala sekolah di Kota Bandung dilakukan secara ketat dan penuh pertimbangan. Meski tidak mengenal seluruh nama secara pribadi, ia memastikan mereka yang diangkat telah melewati proses seleksi berbasis integritas, kompetensi, dan komitmen terhadap kualitas pendidikan.
Menanggapi isu tahunan soal sekolah favorit dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Farhan menyatakan favoritisme tidak bisa dihilangkan melalui aturan, karena itu adalah bagian dari persepsi masyarakat.
“Bagi saya pribadi, SMPN 3 itu lebih favorit dari SMPN 2. Tapi itu persepsi saya. Jika orang tua lain lebih memilih SMPN 2, itu hak mereka. Tidak bisa kita larang,” jelasnya.
Menurutnya, Pemkot Bandung tidak akan fokus pada narasi penghapusan sekolah favorit, melainkan pada upaya pemerataan kualitas sekolah di seluruh kota.
Farhan menyoroti pentingnya pemerataan mutu pendidikan. Ia mencontohkan, masih ada sekolah yang belum memiliki aula atau bahkan harus berbagi ruang kelas dengan sekolah lain.
“Apakah semua sekolah sudah punya aula sebagus SMPN 2? Belum tentu. Masih ada sekolah yang kelasnya bergantian. Ini pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan bersama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Farhan mengingatkan pentingnya membangun pendidikan sebagai fondasi untuk memanfaatkan bonus demografi. Ia menyebut, 40 persen penduduk Kota Bandung saat ini adalah generasi muda.
“Kalau generasi ini tidak mendapat akses pendidikan yang layak, bonus demografi akan berubah jadi beban sosial dan ekonomi,” ujar Farhan.
Farhan bermimpi, anak-anak yang masuk SMP hari ini akan tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang bahkan lebih baik dari dirinya.
“Saya berharap, 20 tahun lagi, ada di antara mereka yang jadi Wali Kota Bandung, dan jauh lebih hebat dari saya,” ujarnya.
Terkait dugaan praktik jual beli kursi dalam PPDB, Farhan menyampaikan sikap tegas. Ia menegaskan, tidak hanya penerima suap yang akan diproses hukum, tetapi juga pemberinya.
“Kalau polisi dan kejaksaan sudah punya dua bukti kuat, saya tidak akan melindungi siapa pun. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ungkapnya.
Farhan mengakui pernyataannya soal indikasi pungli dalam PPDB sempat menimbulkan kontroversi, namun ia memilih berbicara jujur demi upaya pencegahan.
“Kalau saya diam, kepercayaan publik makin hilang. Lebih baik saya diserang karena berani mencegah, daripada pura-pura tidak tahu,” tegasnya.
Farhan juga mengungkapkan indeks integritas Kota Bandung saat ini masih berada di bawah angka ideal. Ia bahkan mengutip pernyataan pejabat KPK yang menyebut Bandung sebagai kota yang rentan terhadap korupsi.
“Saya malu waktu mendengar langsung dari KPK, katanya ‘lempar batu ke mana pun di Bandung, pasti kena kasus korupsi’. Tapi saya tidak malu untuk mengakuinya dan memperbaikinya,” ujarnya.
Ia berharap sektor pendidikan menjadi titik balik dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.(dsn)
