RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghadapi tantangan serius dalam upaya menjamin keamanan pangan hewani di wilayahnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan kekhawatiran atas minimnya jumlah dokter hewan yang bersedia menjadi aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Hal ini dinilai berpotensi menghambat penerbitan sertifikat kelayakan konsumsi bagi hewan yang diperdagangkan.
“Sebetulnya ini pekerjaan rumah besar untuk BKPSDM. Saya khawatir, karena tanpa dokter hewan yang berstatus ASN, kita tidak bisa mengeluarkan sertifikat layak jual atau layak konsumsi untuk hewan, khususnya yang dikonsumsi masyarakat,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Rabu (25/6/2025).
Farhan menegaskan kebutuhan tenaga profesional, khususnya di sektor kesehatan hewan, tidak bisa ditunda-tunda. Sertifikasi hewan konsumsi merupakan elemen vital dalam menjaga kesehatan publik serta memenuhi standar kelayakan pangan di pasar tradisional dan modern.
“Kalau tidak ada sertifikat itu, bagaimana kita bisa menjamin masyarakat mengonsumsi daging yang aman?” tegasnya.
Selain krisis tenaga dokter hewan, Farhan juga menyinggung kondisi sumber daya manusia ASN secara umum di Kota Bandung yang dinilai masih belum ideal.
“Secara jumlah, ASN kita masih sangat kurang. Tapi bukan itu yang utama. Sekarang ini, yang ada harus dioptimalkan,” ungkap Farhan.
Ia menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk menjawab berbagai tantangan di Kota Bandung, mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, hingga reformasi birokrasi. Menurutnya, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi kunci agar program-program kota dapat berjalan lebih efektif.
“Sebagai ibu kota Jawa Barat, Bandung ini sedang jadi sorotan. Pemerintah pusat dan provinsi terus memantau perkembangan kita. Karena itu, ASN kita harus bisa cepat beradaptasi,” tambah Farhan.
Menurutnya, adaptasi yang dimaksud, bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan berkomunikasi lintas birokrasi, mengingat gaya kerja antara pemerintah pusat dan daerah memiliki perbedaan karakteristik yang signifikan.
Farhan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandung dalam membangun sistem birokrasi yang responsif dan relevan dengan tantangan zaman, termasuk di sektor pangan dan kesehatan masyarakat. Namun untuk mewujudkannya, peran SDM yang kuat, termasuk dokter hewan ASN, menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dijawab.(dsn)
