RADARBANDUNG.id, BANDUNG- Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pihaknya bersyukur bahwa fiskal Jawa Barat, baik dari sisi kapasitas maupun kemandirian dinilai oleh Pemerintah Pusat sebagai salah satu yang terbaik di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Herman, setelah kinerja pengelolaan APBD Jabar 2025 kembali mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri.
“Kebetulan saya Sekda Provinsi Jawa Barat adalah ketua TAPD sebagai pembantu kepala daerah. Kami laporkan kinerjanya. Pendapatan daerah kita menembus Rp30 triliun dan PAD-nya sangat signifikan, 63 persen yakni Rp19 triliun,” ujar Herman, dikutip Kamis (26/6/2025).
Herman mengatakan, capaian ini menjadikan Jawa Barat seabagai salah satu yang tertinggi di Indonesia. Menurutnya, berdasarkan catatan Kemendagri, provinsi yang lainnya termasuk kabupaten-kota pada umumnya PAD-nya di bawah 50 persen. Adapun untuk komposisi belanja, ia menjelaskan, “Belanja aparatur di APBD kita hanya di kisaran 30 persen sesuai dengan ketentuan. Pemerintah daerah lain rata-rata itu di 40 persen, bahkan ada yang menembus 50 persen,” jelasnya.
Lebih lanjut Herman mengaku gembira karena saat pembukaan kegiatan retret Kepala Daerah Gelombang II di IPDN Jatinagor, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan hasil evaluasi penyerapan APBD provinsi se-Indonesia.
“Menurut Pak Mendagri untuk belanja ternyata yang terbaik, yang tertinggi penyerapannya adalah Pemda Provinsi Jawa Barat. 38,19 persen. Artinya uang di Jawa Barat bergulir dengan baik, jadi idle money-nya terbatas,” tuturnya.
Dikatakan Herman, pengelolaan yang tepat tersebut menunjukan bahwa, APBD bisa menggerakkan perekonomian Jawa Barat. “Adapun untuk realisasi pendapatan kita pun sangat baik, menembus 41,80 persen, sama salah satu yang terbaik. Ini barangkali ikhtiar kecil dari kami untuk sejahterakan masyarakat Jawa Barat,” lanjutnya.
Meski pengelolaan fiskal sudah baik, menurutnya, tinggal menyesuaikan arahan dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi terkait kualitas belanja APBD. “Memastikan agar setiap rupiah dari APBD ini berorientasi kepada hasil untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.
Karena itu, ia mengajak warga Jabar untuk turut mengawasi pelaksanaan APBD Provinsi. “Kami sangat membuka diri untuk menerima masukan, saran, bahkan kritik semata-mata untuk Jawa Barat yang lebih baik,” pungkasnya. (dbs)
