RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Program Angkot Pintar yang dirancang Pemerintah Kota Bandung saat ini masih dalam tahap perencanaan awal. Meski belum direalisasikan penuh, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan arah transformasi transportasi publik ini mengutamakan kolaborasi dan keberlanjutan ekosistem bisnis, bukan semata-mata bergantung pada pendanaan negara.
Farhan mengungkapkan sistem Angkot Pintar akan melibatkan tiga elemen kunci sebagai penggerak utama, para pengemudi dan pemilik angkot, pengembang sistem teknologi, serta penyedia kendaraan.
“Kita sedang membangun kerangka dasarnya. Saya baru memberikan gambar besarnya. Tapi kita sudah mulai melihat arah dan bentuknya,” jelas Farhan di kawasan Padjajaran, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
Farhan menekankan kehadiran koperasi menjadi vital dalam pengelolaan operasional Angkot Pintar.
“Sopir dan pemilik angkot tidak akan ditinggalkan. Mereka harus tergabung dalam koperasi. Koperasi inilah yang akan jadi entitas utama dalam menjalankan armada,” ujarnya.
Dengan demikian, menurutnya, program ini tidak semata mengganti armada lama dengan yang baru, melainkan menata ulang sistem kepemilikan dan pengelolaannya secara kolektif. Berbeda dari program subsidi kendaraan konvensional, Pemerintah Kota Bandung tidak akan menganggarkan biaya pengadaan armada secara langsung. Sebagai gantinya, mekanisme dukungan fiskal akan dilakukan melalui skema Public Service Obligation (PSO), yang serupa dengan sistem yang diterapkan dalam layanan Bus Rapid Transit (BRT).
“Pemerintah hanya akan mengalokasikan dana untuk PSO, bukan pembelian kendaraan. Jumlah dananya kira-kira sepertiga dari total yang biasa dikeluarkan untuk BRT,” ungkap Farhan.
Ia juga menegaskan program ini bukan proyek pemerintah secara mutlak, melainkan berbasis model bisnis swasta. Artinya, setiap elemen yang terlibat harus punya perhitungan bisnis yang matang.
“Ini mah bisnis mereka. Mereka yang nanti datang ke kita, bukan sebaliknya. Saya tidak ikut campur dalam model bisnisnya. Yang penting pemerintah menyiapkan sistem dan insentif,” tegasnya.
Farhan menilai, inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk membenahi wajah transportasi publik di Kota Bandung tanpa membebani APBD. Ia pun mengajak pelaku industri, koperasi angkot, dan pengembang sistem untuk menjalin kolaborasi dalam mempercepat implementasi Angkot Pintar.
“Ini bukan hanya soal teknologi kendaraan. Ini soal perubahan cara kita memandang transportasi publik sebagai entitas ekonomi baru yang inklusif dan efisien,” pungkasnya.(dsn)
