RADARBANDUNG.ID, KOTA BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan sejumlah kebijakan penting di sektor pendidikan dan perlindungan anak akan dikaji dan disusun secara matang pasca pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut fokus utama saat ini adalah kelancaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB), sembari mempersiapkan kebijakan pendidikan dan perlindungan anak yang lebih menyeluruh.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan saat ini pihaknya memilih fokus terlebih dahulu menyukseskan proses SPMB sebelum mengumumkan kebijakan lanjutan seperti pengaturan penggunaan ponsel oleh siswa, dukungan terhadap sekolah swasta, dan efektivitas kebijakan jam malam.
“Saat ini kita konsentrasi dulu pada SPMB. Masih ada waktu tujuh hari ke depan, mudah-mudahan semua berjalan lancar. Jujur saja, saya juga ikut deg-degan,” ujar Farhan saat ditemui di Kiara Artha Park, Kota Bandung, Rabu (2/7/2025).
Menurutnya, setelah SPMB rampung, Pemkot Bandung berencana duduk bersama Dinas Pendidikan dan pihak akademisi, termasuk Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), untuk membahas sejumlah kebijakan berbasis kajian ilmiah. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah arah keberpihakan pemerintah terhadap sekolah swasta di tengah tuntutan konstitusi agar sekolah-sekolah itu digratiskan.
“Sekolah swasta itu tidak semuanya sama. Menurut kajian dari UPI, ada empat kategori. Yang pertama, sekolah yang tidak menerima dana BOS maupun RMP. Kedua, sekolah yang tidak menerima BOS tapi menerima RMP. Ketiga, sekolah yang menerima keduanya tapi berada di kawasan perkotaan. Dan keempat, sekolah yang menerima BOS dan RMP tapi berada di wilayah blank spot,” jelas Farhan.
Melalui klasifikasi itu, ia melanjutkan, pemerintah daerah perlu menghitung ulang seberapa besar bantuan yang dapat disalurkan. Sebab, untuk menjadikan seluruh sekolah swasta gratis, seperti putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan campur tangan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
“Jadi kita masih menunggu arahan dan dukungan lebih lanjut dari pusat. Di sisi lain, kita uji dan kaji dulu peraturan-peraturan lainnya agar bisa tepat sasaran,” tambah Farhan.
Selain itu, ia menambahkan Pemkot Bandung juga tengah menelaah kembali efektivitas kebijakan jam malam untuk anak-anak selama masa libur sekolah. Hal ini menyusul kasus pengeroyokan yang melibatkan remaja di Jalan Sulanjana, yang menurut Farhan, seluruh pelakunya adalah Anak Bermasalah Hukum (ABH).
“Kami bersama Polres berhasil mengamankan 19 anak. Semuanya anak sekolah yang sedang libur, dan mereka ternyata dijebak oleh geng motor untuk ikut kekerasan. Ini yang menjadi catatan serius kita,” jelasnya.
Ia mengungkapkan masa libur justru menjadi periode rentan di mana anak-anak mudah terseret dalam aktivitas berisiko. Oleh karena itu, pemerintah akan mengkaji apakah jam malam akan kembali diberlakukan atau dihentikan sementara.
“Kalau masa libur kita longgarkan, ada risiko. Anak-anak bisa lepas kontrol, ngaraco kata orang Sunda. Tapi kita juga tak bisa serta-merta membatasi anak-anak tanpa pendekatan. Yang utama adalah pencegahan dan pendekatan sosial yang mendalam,” ungkap Farhan.
Farhan menyebut pihaknya akan memantau dinamika dalam sepekan ke depan. Bila ditemukan potensi meningkatnya kasus pelanggaran hukum oleh anak-anak, maka kebijakan jam malam akan diberlakukan kembali secara ketat, khusus bagi mereka yang berusia di bawah 18 tahun.
“Kalau situasinya memburuk pasca SPMB, maka tidak ada pilihan lain, jam malam akan kembali kita terapkan. Tapi tentu dengan pendekatan edukatif, bukan represif,” pungkasnya.(dsn)
