RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Keputusan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengganti nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al Ihsan menjadi RSUD Welas Asih menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk dari legislatif.
Kebijakan tersebut dinilai hanya menyentuh aspek simbolis dan tidak menyentuh persoalan mendesak dalam sektor kesehatan.
Proses rebranding yang saat ini tengah berjalan disebut sebagai tindak lanjut dari Pergub Jabar yang ditetapkan pada 19 Juni 2025.
Pergantian nama ini dilakukan dengan alasan untuk membawa semangat baru dan nilai kearifan lokal Sunda, tanpa meninggalkan akar nilai Islam.
Ahli Hukum Pertama RSUD Al Ihsan, Zidney Fahmidyan, menyatakan nama “Welas Asih” dipilih karena merepresentasikan nilai kasih sayang dan tetap bersumber dari Asmaul Husna.
“Proses perubahan internal diklaim telah mencapai 30 persen dan ditargetkan rampung akhir tahun ini,” ujar dia, Rabu (2/7).
Nama RSUD Al Ihsan telah digunakan sejak tahun 1995, saat rumah sakit ini masih dikelola oleh yayasan keislaman. Nama tersebut diberikan oleh almarhum Luqman, mantan Wakil Gubernur Jabar. Setelah beralih menjadi rumah sakit milik Pemprov Jabar, RS ini menjadi salah satu rujukan utama di wilayah Bandung Selatan.
Meski sudah dikenal luas selama hampir tiga dekade, pihak rumah sakit menyebut respons masyarakat terhadap perubahan nama cukup positif. Zidney mengatakan, dari survei internal terhadap sekitar 2.000 pasien per hari, mayoritas mendukung perubahan tersebut.
“Pasien umumnya menerima karena tahu makna nama baru ini masih bersumber dari nilai-nilai Islam, hanya dikemas dalam semangat budaya lokal,” tuturnya.
Biaya rebranding akan ditanggung penuh oleh rumah sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mandiri. APBD tidak digunakan, kecuali untuk pelayanan bersubsidi seperti SKTM.
“Anggaran perubahan nama ini murni dari BLUD, kami tangani secara internal. Tidak membebani APBD,” tegas Zidney.
Sementara itu, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKB, Maulana Yusuf Erwinsyah, justru mempertanyakan urgensi kebijakan tersebut. Ia menilai keputusan mengganti nama rumah sakit tidak tepat waktu di tengah masih banyaknya persoalan layanan kesehatan yang jauh lebih mendesak.
“Kita ini sedang menghadapi berbagai kendala di rumah sakit daerah, mulai dari antrean panjang, keterbatasan fasilitas, hingga kekurangan tenaga medis dan alat kesehatan. Perubahan nama bukan jawaban atas masalah itu,” tegas Maulana Yusuf saat dihubungi Radar Bandung, Rabu (2/7/2025).
Maulana, yang duduk di Komisi V DPRD Jabar menyebutkan, RSUD adalah soal layanan nyawa, bukan soal identitas simbolik. Ia mengkhawatirkan bahwa langkah ini justru mengalihkan perhatian publik dari isu layanan dasar yang lebih penting.
Lebih lanjut, ia menyoroti dampak administratif dan finansial yang ditimbulkan dari perubahan nama tersebut.
Menurutnya, anggaran akan terserap untuk pembaruan sistem informasi, dokumen legal, papan nama, hingga kampanye sosialisasi ulang, yang semuanya tidak menyentuh perbaikan pelayanan.
“Ini bisa menjadi pemborosan di tengah APBD yang terbatas. Bahkan Pemprov masih punya utang ratusan miliar ke BPJS. Di mana letak kepekaan anggaran kita jika fokusnya pada hal simbolik seperti ini?” ujar Maulana.
Menanggapi hal tersebut, pihak rumah sakit menyatakan bahwa biaya perubahan nama akan ditanggung secara mandiri karena RSUD Al Ihsan telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) murni.
Meski begitu, kritik terhadap efektivitas anggaran tetap mengemuka.
Maulana pun mengusulkan agar nilai “Welas Asih” cukup dijadikan sebagai jargon atau semangat pelayanan, bukan nama resmi. Hal itu dinilai lebih bijak agar tidak membebani birokrasi dan tetap menghormati nama yang sudah mapan dikenal masyarakat.
“Makna Welas Asih sangat mulia, tapi semestinya jadi nilai pelayanan saja, bukan nama rumah sakit. Kita butuh tindakan nyata untuk meningkatkan mutu layanan, bukan perubahan kosmetik,” ujarnya.
Sebagian pasien disebut telah memberikan tanggapan positif terkait perubahan nama, namun hal itu dinilai belum mencerminkan keseluruhan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih baik.
Maulana juga menekankan bahwa setiap kebijakan perubahan institusi publik harus dikaji secara matang dan melibatkan pemangku kepentingan, termasuk tenaga medis, pasien, dan masyarakat luas.
“Kami di Komisi V terbuka untuk dialog, tapi arah pembenahan kita seharusnya menyasar langsung ke akar masalah, yaitu layanan dasar yang belum optimal. Jangan sampai publik hanya disuguhi perubahan yang bersifat simbolik,” pungkasnya. (kus)
