RADARBANDUNG.ID, SOREANG — Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, menunjukkan lemahnya pengawasan di lembaga sosial dan pendidikan di Kabupaten Bandung.
Dalam tiga tahun terakhir, tercatat ratusan kasus terjadi, mayoritas berlangsung di lingkungan yang seharusnya aman bagi anak.
Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, jumlah kekerasan terhadap anak mencapai 156 kasus pada 2022, 137 kasus pada 2023, dan 132 kasus pada 2024.
Dari jumlah tersebut, sekitar 80 persen merupakan kekerasan seksual, termasuk pelecehan dan eksploitasi.
Pengamat pendidikan Doni Koesoema menyoroti angka ini sebagai bukti bahwa banyak lembaga pendidikan dan sosial belum memiliki tata kelola dan sistem perlindungan anak yang memadai.
“Kasus kekerasan asusila di yayasan sosial, panti asuhan, maupun di sekolah-sekolah menunjukkan kita memiliki masalah serius. Ini persoalan manajemen, kurangnya akuntabilitas, dan lemahnya pengawasan,” ujar Doni (14/7).
Doni menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan, tidak cukup hanya mengandalkan izin dari Kementerian Sosial atau Dinas Pendidikan.
“Pemerintah daerah harus aktif. Kalau tidak, kasus ini bisa menyebar luas dan menjadi masalah nasional,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa ketimpangan kuasa antara orang dewasa dan anak dalam sistem pendidikan dapat menciptakan ruang terjadinya pelecehan. Guru, pengasuh, atau pengelola lembaga yang seharusnya melindungi, justru kadang menjadi pelaku ketika sistem pengawasan longgar.
“Anak-anak sering kali merasa terancam atau tidak berdaya melawan. Ini harus dihentikan melalui perbaikan struktur dan budaya institusi pendidikan,” tambahnya.
Sementara itu, Kabupaten Bandung saat ini menempati urutan ke-13 dari 27 kota/kabupaten di Jawa Barat dalam jumlah kasus kekerasan terhadap anak.
Meski tren menunjukkan sedikit penurunan, para ahli dan lembaga perlindungan anak menilai angka tersebut belum mencerminkan kondisi riil karena banyak kasus belum terlaporkan.
DP2KBP3A bersama Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bandung kini terus berupaya memberikan pendampingan dan penegakan hukum kepada para korban dan pelaku.
Untuk itu, Doni mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan pasca-kejadian, tetapi juga memperkuat sistem pencegahan.
Hal ini termasuk membuat mekanisme pengaduan yang aman bagi anak, pelatihan bagi tenaga pendidik dan pengasuh, serta penilaian berkala terhadap tata kelola lembaga.
“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab lembaga atau sekolah. Ini tanggung jawab seluruh masyarakat. Kita harus ciptakan ekosistem yang aman dan berpihak pada tumbuh kembang anak,” tutup Doni. (kus)
